TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali membeberkan obrolan 'off air' atau bahasan yang belum ia sampaikan ke publik saat menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di antaranya obrolan itu membahas timnas sepak bola Indonesia yang disebut Jokowi harus ditingkatkan prestasinya.

Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut diceritakan Zainudin Amali dalam tayangan 'Apa Kabar Indonesia' unggahan kanal YouTube Talk Show tvOne, Senin (28/10/2019).

Baca: Hanura Tak Dapat Jatah Menteri, Inas Nasrullah Tanyakan Kebersamaan: Kami Ditinggal atau Tertinggal?

Zainudin Amali mengaku saat itu dirinya begitu mendadak diundang Jokowi ke Istana Kepresidenan lalu ditunjuk sebagai Menpora.

Saat menghadap Jokowi, Zainudin Amali diajak berdiskusi mengenai kepemudaan dan olahraga sesuai dengan jabatan yang saat itu akan ia emban.

"Saya diberitahu siang, kemudian diundang ke Istana dan setelah itu dapat giliran untuk berdiskusi dengan Pak Presiden," ujar Zainudin Amali.

"Diskusinya itu tentu tentang kepemudaan dan tentang olahraga," ucapnya.

Baca: Surya Tjandra Jadi Wakil Menteri Bantu Sofyan Djalil, PSI: Kami Enggak Pusing Dianggap Tak Layak

Zainudin Amali mengakui potensi pemuda di Indonesia sangat bisa untuk ditingkatkan mengingat kuantitas penduduk usia muda yang begitu banyak.

"Karena kita sebagai bangsa yang penduduknya 267 juta sekarang ini, itu kan suatu potensi yang luar biasa," ungkap Zainudin Amali.

"Bonus demografi, nah ini harus terkelola dengan baik."

Dalam diskusi itu, Jokowi menyampaikan targetnya agar Indonesia masuk dalam jajaran negara maju di tahun 2045 kelak.

Maka dari itu, Jokowi meminta Zainudin Amali untuk terus menggali potensi yang ada di masyarakat khususnya para pemuda.

Baca: Usai Upacara Sumpah Pemuda, Pegawai Kemenkes Serbu Menteri Terawan dan Mengajaknya Selfie

"Jadi Bapak Presiden meminta saya untuk bagaimana potensi yang ada ini bisa dimaksimalkan dan itu akan mendorong untuk percepatan kemajuan bangsa," tuturnya.

"Kan kita punya target 2045, nah tentu bersinergi dengan sektor-sektor atau kementerian lain."