Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gerindra Masuk Koalisi Kabinet Jokowi, Politisi Gerindra: Tidak Ada Politik yang Ajeg

Prabowo Subianto yang tadinya rival Jokowi pada Pilpres 2019 ditunjuk sebagai Menhan, Gerindra yang awalnya oposisi masuk sebagai koalisi dalam Kabine

Gerindra Masuk Koalisi Kabinet Jokowi, Politisi Gerindra: Tidak Ada Politik yang Ajeg
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM - Prabowo Subianto yang tadinya rival Jokowi pada Pilpres 2019 ditunjuk sebagai Menhan, Gerindra yang awalnya oposisi masuk sebagai koalisi dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Presiden Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berbincang di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019).
Presiden Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berbincang di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019). (Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Dilansir dari kanal YouTube KompasTV yang dipublikasi pada Senin (28/10/2019) Politisi Gerindra Miftah Sabri menjelaskan, Ada eksperimen politik di negara Indonesia, seperti pada zaman Soekarno, Zaman Soeharto, transisi, serta pada pemilihan langsung.

"Saya pikir kita belum bisa menyimpulkan ini adalah sistem yang tepat untuk kita. Adanya indeks penggolongan dalam demokrasi membuat masyarakat tidak siap, ada oknum aparat yang tidak siap melihat tokoh politik yang dia dukung dalam pemerintahan menangkapi lawan politiknya," tutur Miftah.

Baca: Soal Prabowo Subianto Gabung Kabinet Jokowi, Ternyata Sudah Diprediksi Faldo Maldini Juni Lalu

Menurutnya, ada kebijaksanaan antara Jokowi dan Prabowo, yang kalau penggolongan demokrasi antara pemerintah yang berkuasa dengan koalisi dibiarkan masyarakat akan menjadi lelah, karena adanya pembelahan di bawah masyarakat.

"Dan saat ini masyarakat senang melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa akur dalam satu pemerintahan," ujar Miftah. 

Lebih lanjut Miftah menjelaskan, politik itu tujuannya mendapatkan power untuk melaksanakan kebajikan. Partai- partai meletakkan orang terbaiknya disana.

"Kita tidak bisa mengatakan kalau ini bagi-bagi kekuasaan. Salah taruh menteri bisa hancur pada pemilu berikutntya. jadi saya pikir jangan kita menyesatkan masyarakat bahwa yang dilakukan Pak Jokowi dengan prosentase menteri untuk politisi, ada prosentase untuk profesional itu sebagai dikotomi yang salah," ungkap Miftah. 

Baca: Puan Maharani Upload Foto Wefie Bareng Prabowo Subianto & Megawati: Gitu Dong, Pak, Adem Lihatnya

Menurut Miftah, diangkatnya Prabowo sebagai Menhan dan masuknya Gerindra ke dalam koalisi adalah wujud dari dinamika politik yang ada di Indonesia.

"Tidak ada politik yang ajeg, keputusan Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah keputusan politik bersama dalam harmoni," pungkas Miftah.

Baca: Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Dihadiri 362 dari 575 Anggota, Muhaimin Iskandar Tak Terlihat

Alasan Jokowi tarik Gerindra ke Kabinet

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas