Gerindra Masuk Koalisi, Politikus Gerindra: Tidak Ada Politik yang Ajeg
Prabowo Subianto yang tadinya rival Jokowi pada Pilpres 2019 ditunjuk sebagai Menhan, Gerindra yang awalnya oposisi masuk sebagai koalisi dalam Kabine
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.
Dengan demikian, Gerindra resmi masuk ke dalam pemerintahan.
Padahal, Prabowo adalah rival Jokowi saat Pilpres 2019.
Politikus Gerindra, Miftah Sabri menjelaskan, ada eksperimen politik di Indonesia, seperti pada zaman Soekarno, Soeharto, transisi, serta pemilihan langsung.
"Saya pikir, kita belum bisa menyimpulkan ini adalah sistem yang tepat untuk kita," ujarnya dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Senin (28/10/2019).
"Adanya indeks penggolongan dalam demokrasi membuat masyarakat tidak siap."
"Ada oknum aparat yang tidak siap melihat tokoh politik yang dia dukung dalam pemerintahan menangkapi lawan politiknya," tutur Miftah.
Baca: Soal Prabowo Subianto Gabung Kabinet Jokowi, Ternyata Sudah Diprediksi Faldo Maldini Juni Lalu
Menurutnya, ada kebijaksanaan antara Jokowi dan Prabowo.
Bila penggolongan demokrasi antara pemerintah yang berkuasa dengan koalisi dibiarkan, masyarakat akan menjadi lelah.
Sebab, ada pembelahan dalam masyarakat.
"Saat ini, masyarakat senang melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa akur dalam satu pemerintahan," ujar Miftah.
Lebih lanjut Miftah menjelaskan, tujuan politik mendapatkan power untuk melaksanakan kebajikan.
Alhasil partai-partai meletakkan orang terbaiknya di sana.
"Kita tidak bisa mengatakan kalau ini bagi-bagi kekuasaan. Salah taruh menteri, bisa hancur pada pemilu berikutnya."
