TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) menyatakan 6 anggota polisi yang ketahuan bawa senjata api saat penanganan demonstrasi mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara belum dijatuhi hukuman disiplin.

Hal itu terungkap setelah tim pencari fakta (TPF) peristiwa demo September Komnas HAM melakukan lawatan ke Kendari.

"Kami ke Kendari belum ada tindakan hukuman disiplin dari kepolisian," ucap Wakil Ketua Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Namun, kata Beka, Komnas HAM bakal memastikan hukuman terhadap 6 anggota polisi tersebut.

Kata dia, Komnas HAM juga akan memantau proses hukum hingga vonis sehingga memberikan keadilan atau tidak kepada korban.

"Nanti kami akan periksa apakah hukuman disiplin yang sudah dikenakan kepada 6 orang ini sudah cukup atau tidak, atau setimpal dengan yang sudah diperbuat," kata Beka.

Sebagai informasi, sejumlah aparat polisi terseret hukum akibat penanganan unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Utara pada September 2019 silam.

Penanganan unjuk rasa 26 September 2019 berakhir insiden berdarah dengan setidaknya 2 demonstran berlatar belakang mahasiswa meninggal akibat peluru tajam dan 1 warga menjadi korban peluru nyasar.

Kepolisian resmi membebastugaskan 6 personel Polda Sulawesi Tenggara.

Keenam personel berinisial DK, GM, MI, MA, H, dan E diyakini telah melanggar ketentuan penanganan unjuk rasa, karena membawa senjata api saat mengamankan unjuk rasa pada Kamis 26 September 2019 lalu.

Saat ini polisi tengah merampungkan proses penanganan perkara tersebut.

Beka mengatakan, Komnas HAM sudah meminta keterangan kepada pihak kepolisian terkait kematian 2 orang mahasiswa saat aksi reformasi dikorupsi pada September 2019 lalu.

Komnas HAM memastikan kalau kedua mahasiswa meninggal akibat peluru tajam.

Ia mengatakan, Komnas HAM akan membentuk tim pencari fakta untuk peristiwa September 2019.

Tim ini akan bergerak untuk mengumpulkan keterangan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat penanganan demonstrasi September 2019 lalu.

"Saat ini kami sedang meminta keterangan dari banyak pihak. Kemarin kami baru memanggil Kapolres Jakbar yang datang dengan Irwasda dari Polda Metro dan meminta keterangan dari mereka soal kronologi kejadian di wilayah Polres Jakbar," kata Beka.