Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) dalam kabinet Indonesia Maju, Terawan Agus Putranto mencuri perhatian publik di awal masa tugasnya.

Pasalnya dr. Terawan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala RSPAD Gatot Soebroto ini akan menyerahkan gaji pertama berikut tunjangan kinerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal ini dilakukan lantaran salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasi defisit program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selain itu dalam sebuah kesempatan, Terawan juga mengajak para pegawai di Kementerian Kesehatan untuk mengikuti gerakan moral mengatasi defisit ini secara sukarela.

Baca: Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja Bakal Tampil Santai di Macau Open 2019

Baca: Sepekan TC di Senayan, Timnas U-23 Mulai Memasuki Latihan Strategi

Baca: Jadwal Timnas U-23 Indonesia vs Iran di Manahan dan GBK, Laga Uji Coba Jelang SEA Games 2019

Berkenaan dengan itu, gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melalui lembaga sosial Rumah KAMMI Peduli (RKP) menyambut baik dan mengapresiasi dengan apa yang dilakukan dr. Terawan tersebut.

Direktur RKP, Haris mengatakan penyerahan bantuan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan ini adalah langkah awal yang positif.

Upaya ini merupakan simbol kepada para pegawai di Kementerian Kesehatan pada khususnya, dan pejabat di tingkat pusat sampai daerah pada umumnya untuk melakukan hal yang serupa.

Sebab, kalau tidak segera ditolong, Rumah Sakit yang terdampak gagal bayar oleh BPJS Kesehatan akan terancam kolaps dan berdampak kepada matinya pelayanan rumah sakit.

"Secara pribadi saya sangat mengapresiasi dengan apa yang dilakukan pak Terawan. Tentu ini langkah awal yang positif dan menunjukkan keberpihakannya. Saya kira semua pejabat dari tingkat pusat sampai daerah harus menangkap sinyal baik ini agar bisa berkontribusi dalam menyelamatkan BPJS Kesehatan," kata Haris kepada wartawan, Selasa (29/10/2019).

"Karena bisa bahaya, soalnya berdampak kepada matinya pelayanan Rumah Sakit, tentunya yang kena juga masyarakat yang membutuhkan pengobatan," imbuhnya.

Menurut aumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini, pada dasarnya, sumbangan ini tidak akan mencukupi untuk menutupi defisit yang terjadi pada BPJS Kesehatan.

Sehingga masih perlu langkah lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu mencairkan dana langsung untuk menutupi defisit ini.

Tergantung dari adanya anggaran yang bisa dialokasikan dari pos lain atau tidak.