TRIBUNNEWS.COM - Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan menteri yang akan datang kepada rakyat bukan rakyat yang harus mencari-cari.

Hal itu dikatakan Ngabalin saat hadir dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (29/10/2019),

Selain Ali Ngabalin, beberapa tokoh yang juga hadir di ILC seperti Fadli Zon, Akbar Faizal, Inas Nasrullah hingga Mahfud MD yang ikut serta melalui video conference.

Baca: Ali Mochtar Ngabalin: Saya di ILC untuk Berjaga-jaga Kalau Ada Narasi yang Menyudutkan Pemerintah

Baca: Komentari Wakil Menteri Kabinet Jokowi, Inas Nasrullah: Kompleksitas Rendah Tapi Volumenya Besar

Awalnya, Ali Ngabalin, menjawab pertanyaan Inas Nasrullah mengenai Kementerian BUMN yang memiliki dua wakil menteri.

Menurut Inas Nasrullah Kementerian BUMN sudah cukup dengan adanya deputi yang dapat diartikan menjadi wakil.

Inas Nasrullah beranggapan nantinya akan ada tumpang tindih di Kementerian BUMN jika terdapat dua wakil menteri dan tujuh deputi.

"Kalau kita bicara tentang kompleksitas dari Kementerian BUMN, tidak besar tapi volumenya yang besar. Sedangkan kompleksitas yang tinggi itu seperti perdagangan cuma dikasih satu, perindustrian kompleksitasnya itu tinggi, tapi ada satu," kata Inas Nasrullah seperti dikutip dari video unggahan kanal YouTube ILC, Rabu (30/10/2019). 

"Kalau penyebabnya adalah 115 BUMN di Kementerian BUMN, itu bukan masalah kompleksitas, tapi masalah volume. Ya wajar sekarang kalau Kementerian BUMN deputinya tidak menguasai."

Ali Ngabalin beranggapan keputusan presiden sudah tepat, karena presiden dinilai mempunyai kompetensi mengenai hal tersebut.

"Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa melihat bagaimana sebuah kementerian itu bisa diurus dengan baik," ujar Ali Ngabalin.

Ali Ngabalin menambahkan, presidenlah yang mempunyai kepentingan.

Ia juga mengatakan mengenai hak prerogatif presiden dalam penyususan kabinet.

Sehingga tidak ada yang bisa mengganggu keputusan presiden ketika proses penyusunan maupun penetapan Kabinet Indonesia Maju.

"Oleh sebab itu, maka, saya berkali-kali bilang di tempat ini, tidak ada satu orang yang bisa melakukan intervensi terhadap apa yang presiden mau, terhadap susunan kabinet," tegas Ali Ngabalin.