Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan negara.

Ia pun menceritakan harus terburu-buru kembali ke Jakarta setelah mengisi kuliah umum di almamaternya.

"Itu sebabnya kenapa saya harus buru-buru kembali ke Jakarta, tadi saya memberikan kuliah umum di depan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sekolah saya, di Universitas Islam Negeri Makasar," ujar Ali Ngabalin.

"Karena saya bilang, saya harus hadir di ILC untuk berjaga-jaga kalau saja ada narasi dan diksi yang menyudutkan pemerintah saya akan meluruskan apa-apa yang keliru dari pernyataan itu," ungkap Ali Ngabalin.

Ali Ngabalin memberikan contoh mengenai kekeliruan penyataan yang disampaikan Politisi Partai Hanura Inas Nasrullah Zubair.

Bahasan tersebut mengenai Undang-Undang No 39 Tahun 2008.

Ali Ngabalin membacakan isi dari undang-undang tersebut, pada Pasal 10.

Pasal tersebut membahas tentang presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

Baca: Menteri di Kabinet Jokowi Indonesia Maju Mendapatkan Mobil Baru, Harganya Rp 1,5 M

Baca: Kecewa Hanura Tak Masuk dalam Kabinet Jokowi, Inas Nasrullah: Kita Ini Ditinggal atau Tertinggal?

Ia berpendapat presiden yang membutuhkan adanya wakil menteri

"Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden, undang-undang menyebutkan presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Jadi presiden yang memiliki kebutuhan. Bukan urusan kementerian itu ada pada level ke dua, ke tiga, ke empat atau ke berapa itu tidak," terangnya.

"Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa melihat bagaimana sebuah kementerian itu bisa diurus dengan baik." jelas Ali.

Ali Ngabalin menambahkan, presidenlah yang mempunyai kepentingan.

Ia juga sudah sering mengatakan mengenai hak prerogatif presiden dalam penyususan kabinet.

Sehingga tidak ada yang bisa mengganggu keputusan presiden ketika proses penyusunan maupun penetapan Kabinet Indonesia Maju.