TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyebut ada berbagai kejanggalan anggaran Pemprov DKI Jakarta dalam rapat KUA-PPAS.

Baru-baru ini, anggran pengadaan Lem Aibon untuk murid sekolah sebesar Rp 82,8 miliar sempat menghebohkan publik.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Baca: Soal Lem Aibon, PSI Desak Anies Baswedan Buka Akses Web APBD: Bukan Uang Gubernur, Ini Uang Rakyat

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.

Sebab, Pemrov tak membuka secara gamblang detail dalam setiap kegiatan yang dianggarkan.

“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.

William juga menduga Gubernur Anies tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.

Padahal, seharusnya Anies menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca: PSI Pertanyakan Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar untuk Murid, Data di Situs APBD Jakarta Hilang

“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William.

Ia juga mengkritisi website apbd.jakarta.go.id yang sudah tidak dapat diakses publik untuk mencari anggaran tahun 2020.

William meminta Anies terbuka dan transparan membuka anggaran tersebut untuk publik.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” tutup William. (Kompas.com/Cynthia Lova)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Lem Aibon, PSI Temukan Anggaran Bolpoin Rp 124 M, Komputer Rp 121 M, dan Server Rp 66 M"