Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya mendelimitasi batas terluar Lintas Kontinen Indonesia (LKI) di perairan Utara Papua melalui survei batimetri multibeam untuk memperoleh gambaran morfolofi dasar laut dalam menentukan titik-titik Foot of Slope (FOS).

Survei ini menggunakan Kapal Riset Baruna Jaya I milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan telah rampung sejak dilepas di dermaga Tanjung Priok pada 10 April lalu.

Di kegiatan ini, BPPT bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Hasil survei batimetri LKI ini kemudian diserahkan ke lembaga tersebut.

Dalam acara penyerahan hasil survei ini Selasa (29/10/2019) Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan pihaknya telah menyepakati penandatanganan kontrak kerja sama swakelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPT terkait survei LKI sejak 18 Maret 2019 dengan melibatkan Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT serta Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai dari BIG.

Hasil survei LKI akan digunakan pada beberapa hal, mulai dari verifikasi data-data dokumen submisi Ekstensi LKI yang telah ada, hingga delimitasi batas terluar LKI di perairan Utara Papua.

Baca: Cerita Viral, Ajudan Prabowo Dapat Calon Istri Cantik, Mirip Mulan Jameela atau Tamara Bleszynski?

"Itu nantinya digunakan untuk penentuan titik-titik Foot of Slope dalam rangka delimitasi batas terluar LKI di perairan utara Papua," kata Hammam. 

Baca: Kediaman Susi Pudjiastuti di Pangandaran: Dilengkapi Flight Simulator dan Pabrik Pengolahan Ikan

Satu dari tujuh peran strategis BPPT diimplementasikan dalam pelaksanaan survei batimetri LKI ini.

Peran itu adalah Difusi Teknologi dari Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT melalui pemberian layanan jasa teknologi survei kelautan.

Baca: Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Didemo Warganet Lewat Tagar NadiemMundurAja, Ada Apa?

Hammam menambahkan, sejak 2017 lalu pihaknya telah merevitalisasi wahana KR Baruna Jaya I, II, III, dan IV secara menyeluruh untuk memberikan layanan jasa teknologi survei kelautan ini, khususnya untuk memenuhi kelayakan IMO dan SOLAS. 

Baca: Penjelasan DPP Partai Gerindra Tentang Pemecatan Misriyani Sehari Sebelum Pelantikan di DPRD Sulsel

Revitalisasi juga mencakup peralatan survei hidro-oseanografi, geofisika, geologi, geodesi, termasuk peralatan yang digunakan untuk kegiatan perikanan laut dan meteorologi.

Satu diantaranya adalah system Multibeam Echosounder Teledyne Hydrosweep DS.

Peralatan inilah yang digunakan BPPT dalam kegiatan survei LKI karena mampu mencapai kedalaman lebih dari 10.000 meter.

"Salah satu peralatan tersebut adalah system Multibeam Echosounder Teledyne Hydrosweep DS, yakni untuk survei dan pemetaan Laut Dalam yang kemampuannya mencapai kedalaman 11.000 m," jelas Hammam.

Multibeam Echosounder Teledyne Hydrosweep DS terbukti mampu membantu KR Baruna Jaya I dalam memperoleh model 3D morfologi dasar laut perairan di Utara Papua.

"Dengan system multibeam echosounder tersebut, KR Baruna Jaya I berhasil mendapatkan model 3D morfologi dasar laut perairan di Utara Papua, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai data primer untuk mendukung dokumen submisi Ekstensi LKI," papar Hammam.

SIstem ini juga memiliki kegunaan lainnya yakni tidak hanya mendukung program riset, namun juga pengembangan, inovasi, pembangunan infrastruktur kemaritiman nasional serta program nasional lainnya.

Hammam berharap kerja sama dalam upaya mendorong Indonesia menjadi negara yang mandiri pada segala bidang ini bisa terus berlanjut.

Dalam acara 'Penyerahan Produk Kegiatan Hasil Survei Batimetri Landas Kontinen Indonesia Di Utara Papua Tahun 2019' ini, hadir pula Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin.

Pelaksanaan survei LKI oleh BPPT dan BIG juga didukung oleh sejumlah kementerian dan lembaga seperti Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BMKG, LIPI, Pushidrosal TNI, serta kampus ITS serta UNDIP.