Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPK Segera Sidangkan Penyuap Bupati Muara Enim Ahmad Yani

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas dan barang bukti pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi, ke tahap penuntutan.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
zoom-in KPK Segera Sidangkan Penyuap Bupati Muara Enim Ahmad Yani
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pemilik PT Enra Sari (ES) Robi Okta Fahlefi menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Dalam OTT tersebut KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembanguanan Jalan dan PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar dan Pemilik PT Enra Sari (ES) Robi Okta Fahlefi serta barang bukti uang 35 ribu USD terkait kasus dugaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Pada tanggal 31 agustus 2019 Elfin Muhtar meminta kepada Robi Okta agar menyiapkan uang dalam pecahan dolar sejumlah 'LIMA KOSONG KOSONG'.

Pada tanggal 1 September 2019, Elfin berkomunikasi dengan Robi membicarakan mengenai kesiapan uang sejumlah Rp500 juta dalam bentuk dolar.

Uang Rp500 juta tersebut ditukar menjadi USD35.000.

Baca: BNNP DKI Kunjungi Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat Ashefa Griya Pusaka di Jakarta Selatan

Selain penyerahan uang USD35.000 ini, KPK juga mengidentifikasi dugaan penerimaan sudah terjadi sebelumnya dengan total Rp13,4 miliar sebagai fee yang diterima Ahmad Yani dari berbagai paket pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Robi Okta Fahlefi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, Ahmad Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas