TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mencuat wacana Partai NasDem kemungkinan bakal berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelumnya, Partai NasDem melakukan safari politik ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Ada tiga kesepakatan dalam pertemuan itu, di antaranya memperkuat sistem pengawasan di DPR terhadap kinerja pemerintah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan, setiap partai berhak melakukan safari politik, termasuk Partai Nasdem yang rencananya akan bertemu PAN.

Hanafi Rais mengatakan, dirinya belum bisa memastikan apakah pertemuan NasDem dengan PAN akan menghasilkan poros politik baru.

Ia pun tidak ingin berspekulasi terlalu jauh terkait hal tersebut.

"Namanya safari politik tentu tidak bisa dilarang dan semua partai saya kira punya hak yang sama untuk menjalankan pilihan-pilihan politik," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Apakah nanti konsekuensinya atau langkah berikutnya akan membentuk koalisi baru, ataupun yang lain-lain wallahu a'lam. Kita belum tahu, wong juga belum ketemu," kata dia.

Meskipun partainya akan bertemu Partai NasDem selaku partai pendukung pemerintah, Hanafi menekankan, PAN akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang di DPR.

"Kita sejak awal sudah mengatakan kita berada di luar pemerintah dan sampai sekarang juga itu kita pegang," ujar Hanafi.

"Jadi kalau fungsi kita sekarang ini, menjadi bagian dari check and balance di sistem politik kita yang menganut sistem demokrasi," lanjut dia.

Mengenai pertemuan dengan Nasdem, menurut Hanafi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pasti akan menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Namun, Hanafi belum mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Itu nanti Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum yang tentu akan melihat dan menerima kunjungan dari partai Nasdem, kalau memang ada silaturahim tersebut. Apa yang mau disampaikan dalam pertemuan itu, ya kita tunggu saja," kata dia.