Laporan wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menandatangani nota kesepahaman atau MoU.

BNPT dan BPIP akan bekerjasama untuk mengemas metode edukasi agar Pancasila mudah dipahami dan diterapkan anak-anak bangsa.

"Kami akan membuat konten-konten yang menarik terkait dengan tujuan menyebarkan pesan antiradikalisme dan toleransi," ucap Kepala BNPT, Suhardi Alius, di kantor BNPT,  Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

Baca: Bicara Soal Perbedaan, Menteri Agama: Kalau Dunia Mengacu Piagam PBB, Indonesia Punya Pancasila

Baca: Rocky Gerung Sebut Radikalisme Hanya di Pikiran: Ngapain Ditutup, Biarin Orang Berdebat tentang Itu

Baca: Khutbah Jumat di Istiqlal, Menag Ingatkan Pemimpin Untuk Adil Jika Ingin Rakyatnya Bersatu

Suhardi Alius menjelaskan bila pihaknya memiliki jaringan yang luas secara nasional untuk menyebarkan pesan damai dan anti radikalisme.

"Kami mempunyai jaringan sebanyak 780 duta damai yang tersebar di 13 provinsi. Mereka adalah generasi milenial. Tugasnya hanya 1 yaitu untuk menyebarkan pesan damai dan anti radikal dengan bahasa milenial kepada generasi muda lainnya," ucap Suhardi Alius.

Kepala daerah diminta monitor mantan teroris

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan sudah membagikan daftar mantan teroris ke kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan saat acara Nota Kesepahaman antara BNPT dan BPIP tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di kantor BNPT, Jakarta, Jumat, (01/11/2019).

Ia menjelaskan tujuan dari membagikan daftar nama tersebut agar para kepala daerah dapat memonitor.

Baca: Ketatnya Penjagaan Tito Karnavian di Kantor Kemendagri

"Kepala daerah ini yang memiliki akses ekonomi maupun pendidikan, jangan sampai mereka dimarjinalkan, karena nanti mereka bisa kembali terpapar lagi," ucap Suhardi Alius.

Dirinya menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan mantan teroris dapat sembuh dari penyakit radikalisme.

Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu keinginan dari dalam diri mereka sendiri untuk berubah dan tidak kembali lagi.

Faktor kedua adalah eksternal yaitu dari penerimaan masyarakat.

Baca: Soal Kabinet, Jokowi Sempat Minta Maaf hingga Disebut Pilih Menteri yang Mampu Cegah Radikalisme

Masyarakat diharapkan dapat menerima para mantan teroris dan tidak mengabaikan mereka dalam lingkungan.

"Jika masyarakat tidak menerima mereka atau bahkan melabeli mereka, hal ini dapat membuat mereka kembali lagi," ucapnya.

Ia berharap peran pemerintah daerah sangat penting dalam mewaspadai hal ini.

Di dalam masyarakat RT dan RW harus ikut bekerja sama memonitor.