TRIBUNNEWS.COM - Menteri Agama Fachrul Razi usulkan larangan penggunaan cadar di lingkungan instansi pemerintah.

Hal tersebut dilakukan Menag untuk alasan keamanan.

Sebelum diterapkan melalui Undang-undang Kementerian Agama, usulan tersebut masih akan dikaji kembali.

"Menurut kami tidak ada dasar hukumnya di Al Quran dan Hadis, tapi kalau mau pakai ya silakan, itu kan bukan ukuran ketakwaan seseorang," ungkap Fachrul Razi dikutip dari YouTube KompasTV (31/10/2019).

BACA: Politikus PKB Dukung Wacana Menag Soal Cadar: Penggunaan Cadar Bukan Budaya Indonesia

BACA: Soal Pelarangan Cadar, Ini Kata MenpanRB Tjahjo Kumolo Hingga PKS dan PAN

Ia mengungkapkan, penggunaan cadar tidak ada hubungannya dengan kualitas keimanan dan ibadah seseorang.

Fachrul menyatakan, siapapun yang masuk ke wilayah instansi pemerintah wajib membuka helm, muka terlihat, dan tidak boleh memakai cadar.

Sejalan dengan Fachrul, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkapkan, mendukung usulan dari Fachrul melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah.

Menurut Jazilul, penggunaan cadar bukan budaya Indonesia dan dapat menimbulkan kecurigaan karena sering berkaitan dengan paham tertentu.

"Biar pemerintah yang mengatur seragam dan cara berpakaian, setiap instansi punya aturannya masing-masing," kata Jazilul.

Rencananya demi keamanan, seseorang yang akan memasuki wilayah instansi pemerintah dilarang menggunakan aksesoris yang menutupi wajah, seperti helm, masker atau cadar.

BACA: Isu Menag Fachrul Razi Tentang Larangan Penggunaan Cadar, Ini Hukum Memakai Cadar 4 Mazhab

BACA: Pertama Isi Khutbah di Masjid Istiqlal Setelah jadi Menag, Fachrul Razi : Sekali-kali Boleh

Usulan tersebut keluar setelah adanya kasus penusukan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto (10/10/2019).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengaku belum mengetahui pasti terkait penggunaan cadar.

Ia juga menilai kementeriannya tidak mengatur mengenai penggunaan cadar.

"Setau saya nggak ada aturan undang-undang Menpan mengenai hal itu," kata Tjahjo.

Menurutnya setiap instansi memiliki kewenangan masing-masing dalam mengatur cara berpakaian sesuai ke-Indonesiaan yang ada.

Tanggapan berbeda datang dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardiani Ali Sera.

"Saya ingin menggarisbawahi, sebenarnya cara terbaik untuk deradikalisasi yaitu melalui dialog dan diskusi, karena makin dilarang peluangnya akan masuk di jalur yang lain," kata Mardiani.

Meskipun baru berupa wacana, larangan penggunaan cadar di instansi pemerintah dapat menganggu privasi seseorang karena masuk ke ranah keyakinan seseorang.

Sejalan dengan Mardiana, Yandri Susanto Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut, tidaklah bijak mengaitkan atribut keagamaan dengan radikalisme.

Menurutnya, menteri agama terlalu tergesa-gesa dan cenderung membuat gaduh.

"Belum ada korelasi yang pasti anatara pakaian dengan radikal, belum ada penelitian, belum ada kesimpulan," kata Yandri.

Ia juga memberikan contoh, orang yang berpakaian rapi pun bisa melakuakan penembakan masjid seperti di New Zealand.

(Tribunnews.com/Rica Agustina)