TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan angkat bicara terkait pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019).

Menurut Zulfan, pertemuan mereka tidak terkait dengan check and balances, melainkan mengenai konteks mengkritisi.

Meskipun Nasdem berada dalam koalisi sedangkan PKS berada diluar sebagai oposisi, tetapi mereka sama-sama mengkritisi jalannya roda pemerintahan.

"Tidak berkaitan dengan check and balances, kita bersama-sama mengkritisi jalannya pemerintahan," ujar Zulfan dalam tayangan yang diunggah metrotvnews, Rabu (30/10/2019).

Menurutnya hal tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan untuk membangun bangsa dan program-program pemerintah yang lebih baik.

"Fungsi DPR sosial kontrolnya harus jalan, jadi kita berada di DPR sebagai partai yang mempunyai kursi di DPR untuk menjalankan sosial kontrol," kata Zulfan.

Zulfan menambahkan, jika sosial kontrol tidak bisa dijalankan tanpa mempunyai daya kritis.

Menurutnya, Nasdem dan PKS berjalan seiring dalam konteks untuk mengkritisi.

Saat disinggung mengenai perbedaan posisi Nasdem yang koalisi dan PKS yang oposisi, Zulfan menuturkan tidak ada koalisi yang utuh.

"Terus terang dari awal periode Pak Jokowi tetap saja bisa kerjasama PKS dan Nasdem, Nasdem dan PKS. Itu berjalan biasa," ujar Zulfan.

"Tidak ada koalisi partai yang utuh seperti kita lihat di Pemilihan Umum (Pemilu) seolah-olah sudah fix begitu. Itu tidak ada," kata Zulfan.

Hubungan tersebut dibangun oleh Nasdem dan PKS secara organisatoris secara struktur terbangun dengan baik sehingga koalisi yang punya daya kritis sifatnya tidak isidental.

Zulfan menambahkan, pertemuan ini penting sekali untuk pendidikan politik generasi yang akan datang.

Sementara itu, Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian, menuturkan pertemuan tersebut merupakan sebuah momen bersejarah bagi Nasdem dan PKS.

"Dimana Nasdem dari awal mendukung Pak Jokowi sedangkan PKS berada di luar pemerintahan," ujar Pipin Sopian dalam tayangan yang diunggah metrotvnews, Rabu.

"Lalu kemudian Pak Prabowo masuk menjadi bagian dari pemerintahan dan PKS tetap konsisten di luar pemerintahan sampai saat ini."

"Mungkin Nasdem melihat konsistensi PKS," kata Pipin.

PKS menegaskan bahwa mereka menghormati setiap pilihan politik.

PKS akan tetap berada di luar pemerintahan, sama-sama membangun bangsa dan mempersilahkan Nasdem tetap di dalam pemerintahan.

Menurut Pipin, PKS mengambil posisi sebagai oposisi adalah panggilan sejarah untuk membuat sehat demokrasi.

"Bagaimana demokrasi harus sehat ke depan, apa jadinya kalau semua masuk ke dalam pemerintahan sehingga tidak ada yang menjadi oposisi?"

"Jadi itu adalah murni pilihan PKS, secara rasional dan kewajaran demokrasi," ujar Pipin.

(Tribunnews/Nanda Lusiana Saputri)