Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi yang ingin mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama.

Namun Ia meminta niatan presiden agar dipahami sebagai semangat mengerti agama dalam konteks yang sebenarnya.

"Saya kira itu yang harus dipahami adalah semangat bapak presiden memahami agama itu dalam konteks yang benar," ucap Zainut Tauhid di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019) pagi.

Dia menjelaskan, agama sejatinya memang hadir untuk digunakan memberi kedamaian, rasa kasih sayang, serta semangat mempersatukan.

Salah jika yang terjadi malah kebalikannya. Yakni upaya memecah belah sebuah bangsa.

Baca: Polisi Kuasai Jabatan Strategis, Jangan Sampai Ada Kecemburuan Antar-institusi

Baca: F-PKS Minta Kenaikan Iuran BPJS Ditinjau Ulang

"Karena benar agama itu hadir untuk memberikan kedamaian, agama hadir untuk memberikan kasih sayang, agama hadir untuk mempersatukan kita, bukan memecah belah kita," ujar Zainut.

Namun lanjut Zainut, apapun istilah yang dipakai, baik itu manipulator agama, radikalisme atau malah perusuh agama, segala tindakan yang punya tendensi memecah belah persatuan bangsa maka sudah semestinya ditolak beramai-ramai.

"Apapun istilahnya, apakah itu manipulator agama atau perusuh agama, perusuh yang menciptakan situasi yang bisa mencerai beraikan bangsa Indonesia, itu harus kita tolak bersama," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas (ratas), Kamis (31/10/2019) Presiden Jokowi meminta jajarannya melakukan upaya serius mencegah radikalisme.

Baca: Jokowi Bertemu Presiden FIFA, Gianni: Kami Yakin Indonesia Bisa Jadi Tuan Rumah yang Baik

Baca: Dewan Pengawas KPK akan Dilantik Tanpa Melalui Pansel, Jokowi: Percayalah, Kredibilitas Mereka Baik

Pada kesempatan itu, Jokowi melempar wacana agar mengubah istilah gerakan radikalisme dengan sebutan 'manipulator agama'.

"Atau mungkin nggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan selain radikalisme, misalnya manipulator agama," ucap Jokowi.

Soal tindak lanjut hal itu, Jokowi menyerahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, untuk mengkoordinasikannya.