TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi berkata menghormati proses uji materi UU KPK yang masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ditanya akan ada penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atau tidak.

"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," terang Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Perdebatan akan ditetapkannya Perppu KPK masih menjadi sorotan publik.

Ada pihak yang mendukung namun lebih banyak pihak yang menentang.

Posisi Jokowi semakin tersudutkan karena demo mahasiswa pada akhir Oktober lalu, bisa menjadi harapan publik.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menanggapi alasan Presiden yang tak menerbitkan Perppu KPK adalah menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di MK.

"Apakah tergantung dengan proses di MK? Tidak, kenapa? Karena jalurnya presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif dengan Mahkamah Konstitusi cabang kekuasaan yudikatif tidak bersentuhan dalam soal pembuatan perppu," kata Bivitri dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (3/11/2019) yang dilansir melalui Kompas.com.

Secara prosedural, Bivitri juga menilai proses di MK dan kebijakan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK juga tak berkaitan.

"Nah jadi kalau misalnya argumennya adalah mau menunggu proses di MK, itu keliru," ujar Bivitri.

Ia juga merespons pernyataan Jokowi yang menekankan sopan santun dalam ketatanegaraan.

Itu suatu pernyataan keliru dan menyesatkan dan kesannya terlalu mengada-ada," kata dia.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini pun yakin jajaran hakim konstitusi tak akan tersinggung apabila Jokowi di lain sisi menerbitkan Perppu KPK.

"Karena mereka paham yang dikeluarkan perppu itu kebijakan hukum, sementara MK bicara inkonstitusionalitas dari pasal-pasal atau undang-undang. Jadi levelnya beda," kata dia.

Saat ini posisi Presiden Jokowi sedang disudutkan karena batal terbitkan Perppu KPK.

Tak hanya soal Perppu KPK, di tahun 2019 ini posisi Jokowi dihadapkan banyak persoalan.

Sebelumnya Jokowi akan memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan dan mendapat tekanan dari banyak pihak.

Mesti mendapat tekanan dari banyak hal, elektabilitas dari Jokowi masih tinggi.

Dikutip dari Kompas.com, menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) tingkat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Presiden Joko Widodo menguat pada tahun 2019. 

Bahkan, dibanding tiga tahun sebelumnya, pada tahun ini tingkat kepercayaan terhadap Jokowi yang paling tinggi.

Temuan ini diperoleh dari hasil survei LSI pada 8 sampai 17 September 2019.

Survei itu melibatkan 1.550 responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,5 persen.

"Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo cukup tinggi, 71,8 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Berdasarkan hasil survei, 10,6 persen masyarakat merasa sangat puas dengan hasil kerja Jokowi. Kemudian, 61,2 persen merasa cukup puas.

Sementara itu, 23,6 persen masyarakat yang merasa kurang puas terhadap kinerja presiden.

Sisanya, sebanyak 2,9 persen masyarakat sama sekali tidak merasa puas.

Jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, pada Oktober 2015 tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi sebesar 53,4 persen.

Pada Agustus 2016, tingkat kepercayaan terhadap Jokowi naik menjadi 67,5 persen.

Tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi kembali meningkat pada 2017 sebesar 71,8 persen.

Pada 2018, menurun menjadi 70,9 persen.

"Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo tampak menguat dibandingkan pada masa awal pemerintahannya, meskipun stagnan dalam tiga tahun terakhir," ujar Djayadi.

(Tribunnews.com/Inza Maliana) (Kompas.com/Dylan Aprialdo/Fitria Chusna)