TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis politik lembaga Exposit Strategic, Arif Susanto mengatakan Presiden Joko Widodo seakan tak mau berkotor-kotor ria dengan menyatakan belum mau menerbitkan Perppu (Peraturan Pengganti Undang-undang) KPK pada Jumat (1/11/2019) kemarin.

Arif menyatakan indikasi tersebut terlihat dari argumen Jokowi yang mengatakan masih menghormati proses uji materi UU No 19 Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jokowi melakukan ‘apology’ dengan menyerahkan beban itu kepada MK, saya yakin jika MK tak bisa dan tekanan itu kembali kepada presiden maka beliau akan melakukan ‘apology’ yang lain. Jokowi beberapa kali berhasil mengisolasi masalah menjauh dari perimeternya sehingga beliau cenderung bersih, hal itu terlihat dari masih tingginya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahannya,” ungkap Arif.

Baca: Sofyan Basir Divonis Bebas, Peneliti Sarankan Jaksa KPK Ajukan Kasasi

Hal itu disampaikan Arif dalam Forum Diskusi Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

Lebih lanjut Arif mengatakan apa yang dilakukan Jokowi itu juga menunjukkan dirinya merupakan tawanan kekuasaan setelah memenangkan Pilpres 2019.

“Karena koalisi tak hanya dengan partai politik tapi dengan pemangku kepentingan ekonomi. Hal itu menunjukkan ambisi Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan, dan harga yang dibayar mahal karena Jokowi lebih berpihak pada persekongkolan politik,” tegasnya.

Arif pun pesimis hal-hal selain ekonomi seperti penegakan hukum dan penyelesaian kasus hak asasi manusia berat di masa lalu tak akan terealisasi dalam lima tahun ke depan.

Baca: Jokowi Diminta Tak Pilih Politikus Jadi Dewan Pengawas KPK

“Pidato beliau setelah dilantik menunjukkan beliau pragmatis, melupakan proses dan mementingkan hasil menuju kesejahteraan ekonomi. Dan ini mengingatkan kita kembali pada zaman orde baru, di mana pembangunan berada di atas segala-galanya,” pungkas Arif.