Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyatakan ada desa fiktif tak berpenghuni yang menerima aliran dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan aliran dana desa ke desa-desa fiktif sudah ia setop saat masih menjabat sebagai Mendagri periode 2014-2019.

Disebut Bakal Jadi Dewan Pengawas KPK, Ahok: Hoaks Itu

"Setahu saya sudah kita setop, (saat jadi Mendagri) terakhir sudah kita setop (aliran dana desa)," kata Tjahjo saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Kasus aliran dana desa ke desa 'bodong' ini diungkap oleh Sri Mulyani saat bertandang ke Komisi XI DPR, Senin (4/11) kemarin.

Dalam laporannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa hingga 30 September 2019, realisasi belanja dana desa menyentuh angka Rp42,2 triliun atau 62,9 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 70 triliun.

Katanya, meski dana desa terus dialirkan setiap bulannya untuk pemerataan perekonomian, namun hingga kini masih ada 20.000 desa yang masih berstatus desa tertinggal.

Ia menjelaskan informasi soal aliran dana desa ke desa fiktif ini, bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Terdapat beberapa desa baru tak berpenghuni yang mendapat aliran dana desa lewat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Kami mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul desa-desa baru yang tidak berpenghuni karena melihat jumlah dana yang ditransfer setiap tahunnya," ujarnya.

Menurut dia, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Ormas Pakai Surat Tugas Minta Duit Parkir, Pemkot Bekasi Sebut Baru Uji Coba

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.

"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar," ucapnya.