Ketua MPR Sebut akan Jadi Preman Buas untuk Jokowi, Aktivis HAM Sebut Pemerintah Tak Usah Baper
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan pemerintah tak perlu terlalu sensitif dalam menanggapi kritik dan protes.
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan pemerintah tak perlu terlalu sensitif dalam menanggapi kritik dan protes yang disampaikan oleh masyarakat terhadap mereka.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube KompasTv, Selasa (5/11/2019), Haris mulanya menanggapi cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Ketika membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila, Bambang mengeluarkan pernyataan tentang Pemuda Pancasila yang akan menjadi buas jika ada yang menganggu kedaulatan negara, Pancasila, dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Kami akan menjelma jadi preman dan buas kembali tanpa pandang bulu makakala ada yang mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan RI dan Pancasila, serta Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Bambang Soesatyo dalam cuplikan pidatonya yang disampaikan saat Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila.
Haris mengatakan hal tersebut sangat jelas merupakan sebuah ancaman.
"Menurut saya statement-nya sangat jelas sekali ancaman," kata dia.
Haris mengatakan protes dan demonstrasi adalah hal yang biasa ditemukan di lapangan.
"Itu (demonstrasi) yang memang kami dapati juga di banyak situasi di lapangan, bahkan sejak dulu," katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah tidak perlu terlalu sensitif soal protes dan demonstrasi.
"Jadi enggak perlu juga terlalu baper pemerintahan hari ini," jelasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.