Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Respons Gubernur Lemhanas Sikapi Recana Pemekaran Wilayah Provinsi Papua Selatan

Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menanggapi rencana pemekaran wilayah Provinsi Papua Selatan.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Respons Gubernur Lemhanas Sikapi Recana Pemekaran Wilayah Provinsi Papua Selatan
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Gedung Lemhannas RI Jakarta Pusat pada Selasa (5/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menanggapi rencana pemekaran wilayah Provinsi Papua Selatan.

Menurutnya sejumlah hal perlu diperhatikan ketika mengeksekusi rencana tersebut.

Di antaranya terkait dengan kepentingan suku-suku yang ada di Papua.

Selain itu, menurutnya pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi di lapangan sehingga pemekaran provinsi tersebut dapat memenuhi keinginan semua pihak.

Baca: Mahfud MD Minta Masyarakat Hargai Keputusan Jokowi Belum Terbitkan Perppu KPK

Baik kepentingan lokal maupun kepentingan nasional.

"Tentunya kita tidak ingin bertindak seperti kaum kolonial yang membagi secara administratif yang membagi sesuai kepentingnan kita sendiri. Tetapi kita memperhatikan juga bagaimana kondisi di lapangan. Karena di Papua juga masyarakatnya terdiri dari berbagai suku-suku," kata Agus di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Baca: Sofyan Basir Peluk Erat Ketua RT dan Mendoakan Tahanan KPK Lainnya Saat Tiba di Rumahnya

Rekomendasi Untuk Anda

Agus mengatakan, rencana tersebut bukan merupakan hal baru.

Tetapai sebelumnya rencana tersebut tertunda eksekusinya karena satu dan lain hal.

"Sebetulnya itu bukan merupakan hal yang baru karena itu kan sudah merupakan, kalau tidak termasuk ke dalam Undang-Undang, itu adalah rencana lama sebenarnya. Tinggal masalahnya adalah pelaksanaannya tertunda. Jadi sekarang ini baru bisa dilakukan. Kalau tidak salah rencananya sudah sejak masa bakti beberapa presiden yang lalu," kata Agus.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas