Soal Polemik KUA-PPAS Jakarta 2020, PSI: Anggaran Harus Terbuka agar ASN Tak Jadi Kambing Hitam

TRIBUNNEWS.COM - Polemik soal anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di Provinsi DKI Jakarta masih ramai diperbincangkan.

Jubir Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest, angkat bicara untuk memberi keterangan mengenai sikap PSI.

Rian Ernest mengatakan seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka soal anggaran KUA-PPAS 2020.

Pernyataan tersebut Rian Ernest sampaikan saat konferensi pers di lantai 4 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).

"PSI sejak awal mendorong ada transparansi proses penganggaran agar semua mata di DKI Jakarta ini bisa melihat secara rinci detail anggaran sejak awal, bukan di akhir penetapan," kata Rian Ernest dalam konferensi pers unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Senin (4/11/2019).

Rian Ernest menjelaskan, keterbukaan anggaran tersebut PSI yakini dapat membantu ASN di Pemprov DKI Jakarta.

"PSI juga yakin, dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal, bisa membantu melindungi teman-teman ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh di DKI agar tidak lagi menjadi kambing hitam di dalam proses penganggaran," lanjut Rian Ernest.

PSI Tekankan Anies Baswedan untuk Bekerja Sungguh-Sungguh

Selain itu, Jubir DPW PSI DKI Jakarta tersebut mengingatkan Anies Baswedan bahwa yang dikelola olehnya adalah uang pajak rakyat.

Rian Ernest menekankan, Anies Baswedan harus dapat bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Kembali kami tekankan Gubernur Anies Baswedan, Anda ini mengelola uang pajak dari keringat rakyat. Anda tidak bisa bekerja setengah-setengah," ujar Rian Ernest.

Rian Ernest juga menyebutkan, dalam istilah PSI, Gubernur Anies Baswedan jangan sampai bekerja secara kaleng-kaleng saat mengelola uang pajak dari rakyat.

Ia juga menekankan Gubernur Anies Baswedan untuk memeriksa anggaran-anggaran secara rinci.

Tak hanya itu, Rian Ernest pun menyoroti cara kerja Anies Baswedan.

"Perbaikilah cara kerja Pak Gubernur Anies Baswedan dan tidak menyalahkan sistem apalagi menyalahkan anak buah," ujarnya.