Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Polemik KUA-PPAS Jakarta 2020, PSI: Anggaran Harus Terbuka agar ASN Tak Jadi Kambing Hitam

PSI meminta Anies Baswedan untuk terbuka soal anggaran KUA-PPAS. Menurutnya, keterbukaan anggaran akan melindungi ASN agar tidak menjadi kambing hitam

Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Ifa Nabila
zoom-in Soal Polemik KUA-PPAS Jakarta 2020, PSI: Anggaran Harus Terbuka agar ASN Tak Jadi Kambing Hitam
Wartakota/Adhy Kelana
Anggota DPRD DKI Jakarta Ketua fraksi PSI Idris Ahmad (kanan) bersama Jubir DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest memberikan keterangan kepada wartawan tetang sikap PSI yang mempermasalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan dan menghukum Aparatur Sipil Negara yang mengangarkan pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan mudurnya dua pejabat eselon II pasaca ramainya usulan usulan angaran fantastis yang viral dibicarakan publik. 

"Perbaikilah cara kerja Pak Gubernur Anies Baswedan dan tidak menyalahkan sistem apalagi menyalahkan anak buah," ujarnya.

Rian Ernest mengaku PSI menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas yang mundur dari jabatannya.

"Kami menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas mundur dari jabatannya," kata Rian Ernest.

Diketahui, dua kepala dinas tersebut adalah Edy Junaedi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Sri Mahendra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Jubir DPW PSI DKI Jakarta tersebut menyebutkan, PSI DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengambil tanggung jawab dan tidak menyalahkan bawahan.

PSI berpandangan, Gubernur Anies Baswedan merupakan pejabat yang dipilih melalui Pilkada dan memiliki tanggung jawab politik.

"Wewenang Gubernur Anies Baswedan ini begitu besar dan beliau, suka atau tidak suka, adalah pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," lanjut Rian Ernest.

Berita Rekomendasi

PSI juga menyebutkan Anies Baswedan memiliki tim yang begitu besar, yaitu Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Tim yang berjumlah puluhan orang tersebut, Rian Ernest mengungkapkan, seharusnya dapat melakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumen penganggaran saat masih dalam proses penganggaran.

"Dugaan kami, mungkin ini (pemeriksaan kembali dokumen penganggaran, red) tidak dilakukan sehingga akhirnya muncul polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini, soal lem aibon satu di antaranya, merupakan salah satu gejala adanya proses yang tidak bekerja secara baik," ujar Rian Ernest.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas