Soal Polemik KUA-PPAS Jakarta 2020, PSI: Anggaran Harus Terbuka agar ASN Tak Jadi Kambing Hitam
PSI meminta Anies Baswedan untuk terbuka soal anggaran KUA-PPAS. Menurutnya, keterbukaan anggaran akan melindungi ASN agar tidak menjadi kambing hitam
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Ifa Nabila
"Perbaikilah cara kerja Pak Gubernur Anies Baswedan dan tidak menyalahkan sistem apalagi menyalahkan anak buah," ujarnya.
Rian Ernest mengaku PSI menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas yang mundur dari jabatannya.
"Kami menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas mundur dari jabatannya," kata Rian Ernest.
Diketahui, dua kepala dinas tersebut adalah Edy Junaedi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Sri Mahendra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Jubir DPW PSI DKI Jakarta tersebut menyebutkan, PSI DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengambil tanggung jawab dan tidak menyalahkan bawahan.
PSI berpandangan, Gubernur Anies Baswedan merupakan pejabat yang dipilih melalui Pilkada dan memiliki tanggung jawab politik.
"Wewenang Gubernur Anies Baswedan ini begitu besar dan beliau, suka atau tidak suka, adalah pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," lanjut Rian Ernest.
PSI juga menyebutkan Anies Baswedan memiliki tim yang begitu besar, yaitu Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
Tim yang berjumlah puluhan orang tersebut, Rian Ernest mengungkapkan, seharusnya dapat melakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumen penganggaran saat masih dalam proses penganggaran.
"Dugaan kami, mungkin ini (pemeriksaan kembali dokumen penganggaran, red) tidak dilakukan sehingga akhirnya muncul polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini, soal lem aibon satu di antaranya, merupakan salah satu gejala adanya proses yang tidak bekerja secara baik," ujar Rian Ernest.
(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.