TRIBUNNEWS.COM - Polemik soal anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di Provinsi DKI Jakarta masih ramai diperbincangkan.

Jubir Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest, angkat bicara untuk memberi keterangan mengenai sikap PSI.

Rian Ernest mengatakan seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka soal anggaran KUA-PPAS 2020.

Pernyataan tersebut Rian Ernest sampaikan saat konferensi pers di lantai 4 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).

"PSI sejak awal mendorong ada transparansi proses penganggaran agar semua mata di DKI Jakarta ini bisa melihat secara rinci detail anggaran sejak awal, bukan di akhir penetapan," kata Rian Ernest dalam konferensi pers unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Senin (4/11/2019).

Rian Ernest menjelaskan, keterbukaan anggaran tersebut PSI yakini dapat membantu ASN di Pemprov DKI Jakarta.

"PSI juga yakin, dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal, bisa membantu melindungi teman-teman ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh di DKI agar tidak lagi menjadi kambing hitam di dalam proses penganggaran," lanjut Rian Ernest.

PSI Tekankan Anies Baswedan untuk Bekerja Sungguh-Sungguh

Selain itu, Jubir DPW PSI DKI Jakarta tersebut mengingatkan Anies Baswedan bahwa yang dikelola olehnya adalah uang pajak rakyat.

Rian Ernest menekankan, Anies Baswedan harus dapat bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Kembali kami tekankan Gubernur Anies Baswedan, Anda ini mengelola uang pajak dari keringat rakyat. Anda tidak bisa bekerja setengah-setengah," ujar Rian Ernest.

Rian Ernest juga menyebutkan, dalam istilah PSI, Gubernur Anies Baswedan jangan sampai bekerja secara kaleng-kaleng saat mengelola uang pajak dari rakyat.

Ia juga menekankan Gubernur Anies Baswedan untuk memeriksa anggaran-anggaran secara rinci.

Tak hanya itu, Rian Ernest pun menyoroti cara kerja Anies Baswedan.

"Perbaikilah cara kerja Pak Gubernur Anies Baswedan dan tidak menyalahkan sistem apalagi menyalahkan anak buah," ujarnya.

Rian Ernest mengaku PSI menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas yang mundur dari jabatannya.

"Kami menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas mundur dari jabatannya," kata Rian Ernest.

Diketahui, dua kepala dinas tersebut adalah Edy Junaedi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Sri Mahendra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Jubir DPW PSI DKI Jakarta tersebut menyebutkan, PSI DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengambil tanggung jawab dan tidak menyalahkan bawahan.

PSI berpandangan, Gubernur Anies Baswedan merupakan pejabat yang dipilih melalui Pilkada dan memiliki tanggung jawab politik.

"Wewenang Gubernur Anies Baswedan ini begitu besar dan beliau, suka atau tidak suka, adalah pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," lanjut Rian Ernest.

PSI juga menyebutkan Anies Baswedan memiliki tim yang begitu besar, yaitu Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Tim yang berjumlah puluhan orang tersebut, Rian Ernest mengungkapkan, seharusnya dapat melakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumen penganggaran saat masih dalam proses penganggaran.

"Dugaan kami, mungkin ini (pemeriksaan kembali dokumen penganggaran, red) tidak dilakukan sehingga akhirnya muncul polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini, soal lem aibon satu di antaranya, merupakan salah satu gejala adanya proses yang tidak bekerja secara baik," ujar Rian Ernest.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)