TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sistem pengadaan nasional telah  memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp. 5.335 triliun.

LKPP mencatat nilai transaksi melalui e-tendering sebesar Rp. 1.737,8  triliun dan e-purchasing sebesar Rp. 240,8 triliun, sedangkan sisanya dilakukan melalui skema pengadaan yang belum terakomodir melalui sistem elektronik.

Dari nilai transaksi e-tendering, berhasil dibukukan optimalisasi anggaran pemerintah sebesar Rp. 177,9 triliun dihitung dari selisih pagu dengan hasil tender.  

"Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan  membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik," kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Ke depan dengan transformasi pengadaan di era digital seluruh belanja pengadaan pemerintah akan dilakukan dan tercatat dalam sistem elektronik.

Baca: Jokowi: Jembatan dan SD Jadi Ambruk karena Tender Dilakukan Akhir Tahun

Dikatakannya, sebagai modal awal untuk mewujudkan SDM unggul, pengadaan nasional telah didukung oleh 270.000 personil yang bersertifikat, 84 lembaga pelatihan terakreditasi, 600 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan. Hal itu sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi SDM dan maturitas kelembagaan.

Dalam 5 tahun ke depan, akan dihadapkan pada tantangan memajukan Indonesia melalui pengembangan SDM yang unggul.

"Pengadaan nasional harus mendukung misi tersebut dan semua stakeholder pengadaan juga perlu mendukung misi SDM yang unggul dan LKPP mengajak seluruh stakeholderuntuk bertransformasi mewujudkan pengadaan yang lebih menjawab tantangan di atas," katanya.

Ditambahkan, sampai saat ini LKPP telah melakukan pendampingan proses pengadaan di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah antara lain Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Asian Games, Penyelenggaraan Asian Para Games, Pengadaan Logistik Pemilu, Palapa Ring serta pendampingan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," katanya.

Baca: Soal Polemik Lelang Tender Stdion BMW, Menteri PUPR: Bisa Diulang

Sistem pengadaan nasional yang dikembangkan LKPP juga mendorong keterlibatan masyarakat luas termasuk organisasi masyarakat, pemerhati pengadaan, jurnalis untuk turut serta melakukan pengawasan dalam proses pengadaan.

Terkait Rakornas, ...mengatakan, acara yang berlangsung selama dua hari  mengambil tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju dan diiikuti  4000 peserta perwakilan stakeholder pengadaan dari seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Organisasi mitra pembangunan yang terkait.

Rakornas dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu juga dihadiri oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H. Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Suharso Monoarfa , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.