Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di mengadakan rapat perdana dengan Komisi II DPR RI, Gedung DPR Republik Indonesia, Rabu (06/11/2019).

Sejumlah rencana strategis dijabarkan Mendagri Tito Karnavian lewat 5 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendagri tahun 2019-2024.

Baca: Mendagri Tito Karnavian Bereaksi soal Ormas Ambil Jatah Parkir, Ini Kata Wali Kota

Adapun kebijakan itu pembangunan terkait sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyerderhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Presiden sudah menyampaikan tidak ada visi menteri lagi, yang ada hanya visi misi presiden" ujarnya.

Mantan Kapolri itu juga menjelaskan akan meningkatkan koordinasi pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pada tanggal 13 November nanti Kemendagri bersama para pemimpin daerah berencana akan mengadakan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kita perlu menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga terjadi singkronisasi apa yang diinginkan pemerintah pusat dan daerah" ujarnya.

Baca: Johan Budi Tegur Tito Karnavian Saat Rapat di Komisi II DPR: Lain Kali Jangan Telat

Dalam hal regulasi dan birokrasi, Mendagri berencana untuk membuat sistem aplikasi yang dapat memudahkan perizinan yang lebih transparan dan terbuka.

"Akan ada reward dan punishement pada daerah yang pekerjaannya bagus dan tidak. Kepala daerah yang tidak bekerja dengan bagus akan kena sangsi moral dari konstituen" ujar Tito Karnavian.