TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara KPK, Febri Diansyah berharap dengan ditunjuknya Dewan Pengawas KPK kedepannya KPK tetap bisa melakukan pemberantasan korupsi.

Ia juga berharap orang yang dipilih baik menjadi pegawai KPK, pimpinan maupun Dewan Pengawas  adalah orang yang memang memiliki kapasitas dan pengetahuan.

Dan yang paling utama adalah integritas untuk pemberantasan korupsi. 

"Apalagi orang orang yang akan melakukan pengawasan terhadap kerja KPK,"ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Rabu (6/11/2019). 

Febri merasa KPK akan sangat senang diawasi meskipun sebelumnya ada perdebatan mengenai pasal Dewan Pengawas.

Ia menambahkan Dewan Pengawas yang tertera dipasal justru masuk ke wilayah teknis penegakan hukum.

Hal teknis tersebut meliputi perijinan penyadapan dan penyitaan.

Ini Syarat Jadi Dewan Pengawas KPK, Bagaimana Peluang Ahok?

Tapi dalam konteks pengawasan sejak dulu KPK senang dan terbuka dengan pengawasan tersebut.

"Jadi intinya harapan KPK kalau ada pemilihan pemilihan pejabat baru apalagi untuk KPK maka aspek integritas dan kapasitas itu menjadi hal yang paling utama," ungkap juru bicara KPK.

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, menerangkan penunjukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang  dalam proses.

Presiden Jokowi bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sedang memproses nama-nama tertentu yang diusulkan oleh banyak pihak.

"Terkait nama-nama yang masuk dalam Dewan Pengawas secara khusus tidak ada yang disebutkan," ujarnya dilansir dari Youtube TV One Selasa (5/11/2019).

Ia menambahkan nama-nama yang masuk sudah mendapatkan masukan dan pemerintah juga meminta masukan dari pihak masyarakat.

Mengenai jumlah Dewan Pengawas KPK, Fadjroel mengatakan akan dipilih 5 orang Dewan Pengawas KPK  karena disesuaikan dengan Undang-Undang KPK.

Pimpinan DPR Tidak Masalah Jika Jokowi Tunjuk Dewan Pengawas KPK dari Kalangan Politikus

Ketika ditanya mengenai komposisi dari 5 orang tersebut, ia menjawab akan didominasi yang memiliki latar belakang hukum.

"Di masa transisi itu kan hak presiden yang berhak menentukannya. Umumnya pasti dari Hukum pasti ada, tapi ada pihak non hukum,"ungkap juru bicara Presiden. 

Fadjroel menambahkan bahwa pemerintah benar benar pro terhadap penegakan anti korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan akan tunjuk langsung Dewan Pengawas KPK.

Jokowi mengatakan tidak akan ada panitia seleksi (pansel) dalam pemilihan Dewan Pengawas KPK saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," ujar Jokowi.

Meski tidak melalui pansel dan pemilihan langsung ditunjuk oleh dirinya, Jokowi meminta agar masyarakat mempercayai pilihannya.

Jokowi juga memastikan, nantinya yang terpilih merupakan sosok yang memiliki kredibilitas yang baik.

"Tapi percayalah bahwa yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," tegasnya.(*)

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)