Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya kekurangan personil pendamping desa.

Sehingga, masih terkendala dalam melakukan verifikasi desa yang masih berpenghuni atau tidak.

Hal itu disampaikan Abdul Halim menanggapi kabar adanya desa yang menerima aliran dana desa meski desa tersebut tidak dihuni oleh warga.

"Jumlah desa kita 74 ribu, sementara pendamping desa kita hanya 37 ribu. Jadi rasionya 1:2 lah rata-rata," kata Abdul Halim di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Abdul pun menyadari, kurangnya pendamping desa secara menyeluruh di 74 ribu desa membuat verifikasi data menjadi terkendala.

Baca: Mendes Abdul Prediksi Ada 15 Desa Tak Berpenghuni, Tapi Bukan Desa Siluman

Baca: Hari ini Mendes Rapat Pembagian Tugas dengan Wakilnya

Baca: Mendes dan HKTI Merespons Kasus Kades Ditahan di Aceh

"Jadi sampai hari ini kita masih belum bisa mengcover satu desa satu pendamping," ujarnya.

Maka dari itu, ia akan menambah jumlah pendamping desa agar bisa tercover semua data terkait desa yang sudah maupun belum terverifikasi.

"Rasionya kita perpadat. Jadi, jumlah pendamping desa kita akan upayakan penambahan supaya rasionya tidak terlalu besar," ucapnya.

"Katakan mungkin 1:1, tapi tidak mungkin 1:1,5 atau gimana atau lebih mudah lagi pemantauan kita terhadap penggunaan perencanaan dan pengawasan dana desa," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Ia menjelaskan informasi tersebut bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Terdapat beberapa desa baru tak berpenghuni yang mendapat aliran dana desa.

"Kami mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul desa-desa baru yang tidak berpenghuni karena melihat jumlah dana yang ditransfer setiap tahunnya," ujar Sri Mulyani di Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).