TRIBUNNEWS.COM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman menyatakan penerbitan Perppu merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Ia menambahkan proses uji materi UU KPK hasil revisi sedang berjalan di MK.

"Sedang berjalan, artinya sudah mulai. Lihat situasi aja nanti ikuti perkembangan," ungkapnya, sebagaimana dilansir tayangan YouTube KompasTV, Rabu (5/11/2019).

Ketika ditanya wartawan mengenai waktu selesainya uji materi di MK, Anwar Usman meminta untuk menunggu kabar selanjutnya.

"Ya belum ada lagi ya nanti pasti diberitahu," ujar Ketua MK.

Dilain tempat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, tegaskan Jokowi memutuskan belum diperlukan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

• ILR Sebut Jokowi Memiliki 5 Alasan Untuk Menerbitkan Perppu KPK

Hal ini dikarenakan UU KPK hasil revisi masih dalam tahap judicial review  (uji materi) di MK.

"Presiden sekarang sudah memutuskan belum diperlukan Perppu karena apa, karena sudah ada judicial review," kata Mahfud.

Ia menambahkan jika Jokowi menghargai proses judicial review di MK.

"Kalau ada judicial review ditimpa dengan Perppu menurut Presiden etika bernegaranya kurang dan kita harus hargai pendapat Presiden," ungkap Mahfud MD.

Mahfud mengatakan sampai sekarang Jokowi belum memutuskan perlu atau tidaknya mengeluarkan Perppu.

Lebih lanjut, Mahfud MD juga mengatakan pemberitaan Jokowi mengenai Perppu KPK yang beredar adalah kurang tepat.

"Biar di MK dulu nanti sesudah di MK kita pelajari apakah keputusan MK memuaskan atau tidak. Benar atau tidak. Kan masih ada uji materi sekarang," katanya.

• 10 Hal yang Diprediksi Akan Terjadi Jika Jokowi Tidak Keluarkan Perppu KPK

Sebelumnya Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg), Pratikno juga menyatakan Presiden Jokowi belum menerbitkan Perppu KPK karena masih menunggu hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).