Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto memastikan tidak akan mentolerir berbagai bentuk aksi premanisme.

Termasuk terkait pengolalaan parkir yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) tertentu.

Suyudi mengatakan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang berani melakukan pelanggaran hukum.

Hal tersebut diungkapkan Suyudi menyusul adanya insiden kisruh pengelolaan lahan parkir oleh sejumlah ormas di salah satu minimarket di Bekasi, Jawa Barat.

Bahkan, video aksi unjuk rasa ormas tersebut yang menuntut penguasaan lahan parkir sempat viral di media sosial.

Baca: Seorang Ibu Tinggalkan 4 Anaknya di Gubuk hingga Gizi Buruk, Sementara Ia Hidup dengan Pria Idaman

"Kita akan tindak tegas segala bentuk premanisme dalam bentuk apapun," kata Suyudi saat dihubungi, Rabu (6/11/2019).

Untuk kasus kisruh pengolalaan parkir di Bekasi, dia menyatakan, pihaknya sedang menyelidiki dugaan pelanggaran hukum terkait surat izin pengelolaan parkir.

Alasannya, ormas tersebut berdalih memiliki surat tugas dari Pemkot Bekasi untuk mengelola parkir di minimarket.

"Saat ini masih kita dalami," ucapnya.

Baca: PSI Nilai Pemaksaan Pengelola Waralaba di Bekasi Buruk Bagi Investasi

Sejauh ini, menurut Suyudi pengaduan kasus terkait adanya pengelolaan parkir yang dikuasai ormas baru terjadi di Bekasi.

Dia belum memastikan ada kejadian serupa di daerah lain.

"Sementara ini belum ada (kejadian serupa didaerah lain)," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi video viral yang memperlihatkan aksi unjuk rasa aliansi organisasi masyarakat (ormas) menuntut pengelolaan parkir minimarket.

Video itu terjadi di satu minimarket di Jalan Narogong Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi, beberapa waktu lalu.

Baca: Penjelasan Pemkot Bekasi: Surat Tugas Ormas Ambil Jatah Parkir Uji Coba, Sudah Tak Diterbitkan Lagi

"Ingin meluruskan persoalan medsos (media sosial) yang mengarahkan bahwa Kota Bekasi sekarang tidak aman, kota preman," kata Rahmat di Kantor Pemkot Bekasi, Senin, (4/11/2019).

Rahmat menjelaskan, selama ini pihaknya memang merangkul seluruh lapisan masyarakat di Kota Beksi untuk sama-sama berkontribusi dalam pembangunan.

Namun, semua tentu harus ada aturan yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan daerah (perda).

"Rule of the gamenya harus jadi kesepakatan semua pihak. Saya persilakan ketua Gibas menyampaikan persoalan kronologi kemarin jangan sampai kita dianggap kota preman. Kota bekasi adalah kota patriot yang ikhsan, berbudaya, dan sebuah kota yang nyaman dan aman untuk warga tinggal," ungkap pria yang akrab disapa Pepen.

Menurut dia, aturan terkait pengelolaan parkir minimarket memang menjadi fokus pemerintahannya dalam upaya peningkatan potensi pendapatan daerah.

Baca: Tanggapi Viralnya Video Ormas Minta Jatah Parkir, Ketua Gibas Sebut Dapat Restu Pemkot Bekasi

Ormas dalam hal ini kata Pepen, ingin ikut dalam pembedayaan potensi tersebut.

"Kan belum dipegang pemkot sekarang (parkir minimarket), mereka belum melakukan kewajibannya, pemerintah baru menggali. Menggalinya berdasarkan Perda tentang pajak daerah tahun 2019, Ini sedang dicari regulasinya, setelah itu ada keputusan walikota tentang pedoman tata cara pengelolaan parkir. Nah sekarang ada yang mau ikut pemberdayaan, siapa saja boleh, tapi ada payung hukumnya, ada wajib pajak ada perorangan," kata dia.

Sementara itu, seorang perwakilan ormas dari Gibas bernama, Deni Ali mengatakan, pihaknya meminta maaf atas apa yang viral di media sosial.

Pihaknya bersama rekan ormas lain sejauh ini hanya ingin mendukung program pemerintah Kota Bekasi.

"Sebelumnya kami mohon maaf, saya atas nama kelaurga besar Gibas Kota Bekasi dan kawan-kawan ormas (lain) mohon maaf atas statement yang kemarin saya sampaikan. Pada dasarnya itu hanya ungkapan, tidak ada maksud apa-apa. Kami ormas di Kota Bekasi ingin mendukung program pemerintah kota Bekasi, bersinergi dengan polresta dan kodim kota bekasi. Intinya seperti itu," kata dia.