TRIBUNNEWS.COM - Polemik APBD DKI Jakarta memasuki babak baru.

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa akar permasalahannya adalah Gubernur Anies Baswedan tidak mau meluangkan waktu menyisir anggaran.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam program Mata Najwa, Rabu (6/11/2019) malam.

"Belum, belum diterima, yang diminta oleh Ketua DPRD itu adalah KUA-PPS yang sudah 89 triliun yang terbaru," ujar Ima.

Ima menjelaskan jika menurutnya, Gubernur Anies Baswedan tidak bisa menyalahkan sistem e-Budgeting karena sistem itu sudah banyak mendapatkan penghargaan

"Disini kalau menurut saya dari semua permasalahan itu pak gubernur tidak bisa menyalahkan sistem, karena kita tahu sistem e-Budgeting itu sudah di akui oleh KPK, dapet penghargaan dari Bappenas, dan sudah di duplikasi oleh kota-kota lain, Kemendagri pun mengeluarkan sekitar bulan Oktober seluruh provinsi akan memakai e-Budgeting," ujarnya.

Ima pun melanjutkan bahwa menurutnya akar permasalahan dari polemik APBD DKI Jakarta adalah Gubernur Anies Baswedan tidak mau meluangkan waktunya untuk menyisir anggaran.

"Dari sini menurut saya permasalahannya adalah pak Anies Baswedan tidak mau meluangkan waktunya untuk menyisir anggaran, maka dari itu yang kaya pasir itu muncul," ujar Ima.

Tidak hanya menyebut Anies Baswedan enggan meluangkan waktu menyisir anggaran, ia pun membandingkan dengan gubernur sebelumnya yakni, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kalau dulu pak Ahok beliau itu dari satu hari itu bisa 13 jam menyisir sendiri karena apa jangan sampai satu rupiah pun itu bisa hilang karena anggaran itukan uang rakyat, kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Itu yang menurut saya akar permasalahan dari pak Anies," ujar Ima.

Najwa pun langsung memberi komentar jika kejanggalan mengenai APBD sempat ada sejak era Ahok memimpin.

"Tapi Ima waktu dulu pun kita mendengar ada kejanggalan-kejanggalan setelah disisir oleh gubernur terdahulu, jadi problem itupun sempat ada dulu," tanya Najwa.

Ima pun menjawab jika memang sempat ada kejanggalan APBD dalam era Ahok.

"Sempat ada cuman kan pak ahok ini menyisir kira ramai-ramai, satu hari itu bisa 13 jam itu yang seperti ini bisa ketauan dan langsung dipotong," jawabnya.