Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Akar Masalah APBD DKI Jakarta, Anies Baswedan Dituding Enggan Meluangkan Waktu Menyisir Anggaran

Polemik APBD DKI Jakarta tak kunjung usai, Anies Baswedan dituding akar permasalahannya adalah ia tak mau meluangkan waktu menyisir anggaran.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Akar Masalah APBD DKI Jakarta, Anies Baswedan Dituding Enggan Meluangkan Waktu Menyisir Anggaran
Screenshot YouTube Mata Najwa
Buntut Polemik APBD DKI Jakarta, Anies Baswedan Dituding Enggan Meluangkan Waktu Menyisir Anggaran 

TRIBUNNEWS.COM - Polemik APBD DKI Jakarta memasuki babak baru.

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa akar permasalahannya adalah Gubernur Anies Baswedan tidak mau meluangkan waktu menyisir anggaran.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam program Mata Najwa, Rabu (6/11/2019) malam.

Saat itu, Najwa Shihab selaku pembawa acara menanyakan apakah dari DPRD DKI Jakarta sudah menerima KUA-PPS terbaru sesuai arahan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Belum, belum diterima, yang diminta oleh Ketua DPRD itu adalah KUA-PPS yang sudah 89 triliun yang terbaru," ujar Ima.

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). (TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci)

Ima menjelaskan jika menurutnya, Gubernur Anies Baswedan tidak bisa menyalahkan sistem e-Budgeting karena sistem itu sudah banyak mendapatkan penghargaan

"Disini kalau menurut saya dari semua permasalahan itu pak gubernur tidak bisa menyalahkan sistem, karena kita tahu sistem e-Budgeting itu sudah di akui oleh KPK, dapet penghargaan dari Bappenas, dan sudah di duplikasi oleh kota-kota lain, Kemendagri pun mengeluarkan sekitar bulan Oktober seluruh provinsi akan memakai e-Budgeting," ujarnya.

Ima pun melanjutkan bahwa menurutnya akar permasalahan dari polemik APBD DKI Jakarta adalah Gubernur Anies Baswedan tidak mau meluangkan waktunya untuk menyisir anggaran.

Berita Rekomendasi

"Dari sini menurut saya permasalahannya adalah pak Anies Baswedan tidak mau meluangkan waktunya untuk menyisir anggaran, maka dari itu yang kaya pasir itu muncul," ujar Ima.

Tidak hanya menyebut Anies Baswedan enggan meluangkan waktu menyisir anggaran, ia pun membandingkan dengan gubernur sebelumnya yakni, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kalau dulu pak Ahok beliau itu dari satu hari itu bisa 13 jam menyisir sendiri karena apa jangan sampai satu rupiah pun itu bisa hilang karena anggaran itukan uang rakyat, kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Itu yang menurut saya akar permasalahan dari pak Anies," ujar Ima.

Najwa pun langsung memberi komentar jika kejanggalan mengenai APBD sempat ada sejak era Ahok memimpin.

"Tapi Ima waktu dulu pun kita mendengar ada kejanggalan-kejanggalan setelah disisir oleh gubernur terdahulu, jadi problem itupun sempat ada dulu," tanya Najwa.

Ima pun menjawab jika memang sempat ada kejanggalan APBD dalam era Ahok.

"Sempat ada cuman kan pak ahok ini menyisir kira ramai-ramai, satu hari itu bisa 13 jam itu yang seperti ini bisa ketauan dan langsung dipotong," jawabnya.

Polemik APBD DKI Jakarta, Anies Baswedan Dituding Enggan Meluangkan Waktu Menyisir Anggaran
Polemik APBD DKI Jakarta, Anies Baswedan Dituding Enggan Meluangkan Waktu Menyisir Anggaran (Screenshot YouTube Mata Najwa)

Najwa pun menanggapi dengan menanyakan hal seperti itu tidak dilakukan oleh Anies Baswedan.

"Dan menurut Anda itu tidak dilakukan oleh gubernur yang sekarang? Iya itu tidak dilakukan oleh pak Anies? Itu tudingan atau Anda tahu persis bahwa itu tidak dilakukan? Karena kan kita lihat kan sempat ada pertemuan tuh?," ujar Najwa untuk mengkonfirmasi pernyataan dari Ima.

Ima pun menjawab jika dikerjakan maka harusnya tidak muncul kembali anggaran yang tidak masuk akal.

"Kalau misal dikerjakan kan tidak lagi muncul seperti ini, kaya contohnya tadi dibilang sebenarnya ini sudah dikerjakan oleh pak Anies tapi ternyata setelah sudah 89 triliun masih diketemukan poin-poin rincian anggaran yang tidak masuk akal," tambah Ima.

Tidak hanya Ima, William Aditya Sarana, anggota termuda DPRD DKI Jakarta pun ikut berkomentar mengenai tidak adanya Political Will dari Anies Baswedan.

"Secanggih apapun mesinnya, secanggih apapun teknologinya, kalau tidak ada political will dari pak gubernur, tidak akan jadi," ujar William, politisi dari PSI yang pertama kali menggunggah ke publik adanya anggaran tak masuk akal dari APBD DKI Jakarta.

Najwa pun menanggapi dengan menanyakan political will dalam bentuk apa yang dimaksud oleh William.

"Artinya begini, beliau kan mau memperbaiki sistemnya, sistemnya sudah diperbaiki pun kalau tidak punya political will untuk mengupload itu ke website, ya semuanya sia-sia, kembali lagi kepada manusianya secanggih apapun mesinnya," jawab William.

Lantas, Najwa kembali menangapi sepenting apa untuk di upload ke website.

"Penting sekali itu di upload di website?," tanya Najwa.

William pun mengakhiri dengan memberi tanggapan jika penting di upload ke website supaya masyarakat DKI mengerti penggunaannya.

"Penting sekali karena agar masyarakat DKI Jakarta yang punya uangnya tahu penggunaannya itu untuk apa," ujar William dengan tegas.

(Tribunnews.com/Inza Maliana)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas