TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengkritik TGUPP karena setiap tahun anggarannya terus bertambah namun tidak dengan kinerjanya.

Hal tersebut diungkapkan William dalam acara Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (6/11/2019).

William mengatakan setiap tahun terdapat peningkatan anggaran dan juga peningkatan jumlah personil Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Namun William mengaku tidak melihat peningkatan kinerja TGUPP.

Karena TGUPP dianggap lalai dalam menyisir anggaran yang menjadi polemik akhir-akhir ini.

"Jadi begini, tiap tahun itu ada peningkatan anggaran dan peningkatan jumlah personil di TGUPP. Tapi saya tidak melihat peningkatan kinerjanya," kata William.

"Jadi anggarannya naik tapi kinerjanya ga naik. Kenapa soal nyisir anggaran aja ada yang lolos seperti ini. Apalagi nyisirnya bulan oktober lagi," tambahnya.

Dalam acara Mata Najwa tersebut juga diberitahukan peningkatan anggaran TGUPP dari tahun 2016 hingga 2020 nanti yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Pada tahun 2016, anggaran sebesar Rp 479 juta dan pada tahun 2017 sebesar Rp 1,07 miliar.

Pada tahun 2018, penambahan anggaran TGUPP melesat jauh menjadi Rp 16,2 miliar.

Tahun ini, anggaran TGUPP sebesar Rp 18,99 miliar dan rancangan anggaran TGUPP untuk tahun 2020 sebesar Rp 19,8 miliar.

William juga mempermasalahkan mengenai transparansi rancangan anggaran DPRD DKI Jakarta tahun 2020.

Menurutnya, melakukan transparansi soal anggaran masih ditemukan kejanggalan anggaran yang aneh.

Apalagi jika tidak melakukan transparansi.

William mengatakan kinerja dari TGUPP tidak dapat diukur bagaimana mengevaluasi kinerja tim tersebut.

"Jadi gini transparansi itu, TGUPP ini, transparansi itu tidak menghilangkan temuan, pasti ada temuan. Tapi transparansi itu meminimalisir temuan-temuan tersebut," ujar William.

"Udah transparan aja masih ada temuan, apalagi di ruang gelap. Publik makin marah."

"Kinerja TGUPP ini bahkan tidak bisa diukur kalau menurut saya. Kami komisi A ini tidak bisa memanggil TGUPP, jadi kami benar-benar kebingungan, bagaimana kami bisa mengevaluasi kinerja TGUPP."

"Kalau mau meningkatkan anggaran, tingkatkan juga kinerjanya. Jadi kalau mau ningkatin anggaran, kinerjanya juga naikin. Jadi kami bener-bener fair aja."

Menjawab kritikan tersebut, Ketua TGUPP, Amin Subekti menjelaskan seseorang akan dapat mengukur kinerja jika mengerti apa yang dikerjakan.

Menurutnya, kinerja TGUPP dapat diketahui dengan contoh seperti pengembangan transportasi umum yang menyebabkan naiknya jumlah pengguna hingga trotoar Jakarta yang sudah berubah.

"Satu soal kinerja, tadi yang dikatakan orang itu bisa mengukur kinerja kan sebenernya kalau tau apa yang dikerjakan," jelas Amin Subekti.

"Tadi saya menjelaskan tentang peran saya, peran kami sebagai asisten pelatih kepala. Kinerja kita diukur dari mana? Kinerja kita diukur dari gol-gol yg terjadi."

"Apa itu gol yg terjadi? lihat program-program yang sudah kita jalankan, bagaimana pengembangan kita soal di transport, bagaimana dari dua tahun lalu sampai dengan sekarang pengguna jumlah public transport apa yang terjadi? Bagaimana kemudian kita meningkatkan cakupan air, kita sudah mulai tata."

Amin Subekti juga menjelaskan kinerja dapat diukur dari nasihat yang diberikan kepada Gubernur dan kemudian dapat melihat hasil nyatanya. (*)

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)