Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan rencana presiden Jokowi untuk menambah kursi wakil menteri sebanyak 6 orang sebagai bentuk pemborosan. Apalagi sebelumnya, Jokowi telah menunjuk sebanyak 12 wakil menteri.

"Dengan 12 Wamen saja sudah gemuk dan boros. Apalagi hendak ditambah lagi 6 Wamen," kata Anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo kepada Tribunnews.com, Sabtu (9/11/2019).

Dari sisi belanja APBN, ia memastikan adanya penambahan 6 Wamen akan menambah beban uang negara. Belum lagi ditambah sejumlah alat dan perlengkapan yang harus disiapkan oleh negara.

"Para Wamen itu harus disiapkan kantor. Ukuran dan kemewahannya tentu harus di atas kantor Dirjen dan di bawah Menteri. Kalau saja kemewahan kantor menteri dan dirjen tertentu dibuka ke masyarakat. Saya yakin banyak yang tercengang, dan bisa marah," ungkapnya.

Tak hanya itu, ia juga menyatakan adanya 6 Wamen dipastikan akan menambah fasilitas kendaraan bagi masing-masing pemegang jabatan. Ditambah lagi, kata dia, rumah dinas yang harus disediakan negara.

"Harus ada mobil dinas, mungkin rumah dinas, belasan atau mungkin di atas 20 staf, dan sebagainya. Jangan lupa masih ada dana taktis dan operasional, yang untuk menteri nilainya milyaran setahun," tuturnya.

Menurutnya, tekornya belanja negara dinilai tak sebanding dengan dampak negatif dari birokrasi yang dinilai semakin gemuk. Menurutnya, adanya penambahan Wamen baru semakin membelit birokrasi negara.

"Proses tanda tangan akan lebih panjang dan lama. Wamen juga perlu diberi portfolio, yang dalam kasus tertentu sama artinya dengan “bagi-bagi proyek”. Belum lagi risiko intervensi parpol jika Wamen berasal dari parpol, meski tidak selalu demikian," tuturnya.

Di sisi lain, ia juga mengkritisi penambahan 6 posisi Wamen di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan. Diketahui dalam lima tahun terakhir, ekonomi Indonesia stagnan pada kisaran 5 persen saja.

"Itupun angka pertumbuhannya tidak dipercaya oleh analis asing. Sebagai ekonom, saya juga sudah sering menyangsikan data BPS. Tambah lagi, penerimaan pajak sedang sangat seret," terangnya.

Ia mengungkapkan, hingga Oktober 2019, penerimaan pajak negara baru mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Angka itu masih jauh dari target APBN 2019 yang dipatok mencapai Rp1.578 triliun.

"Masih kurang Rp 500 triliun lebih, sementara sisa waktu hanya 2 bulan lagi. Dengan kondisi di atas, apa pantas kita membuang uang dengan menambah Wamen? Jadi saran saya, Bapak Presiden mohon batalkan rencana menambah Wamen tersebut. Kalau bisa malah sebaiknya jumlah Wamen dikurangi," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kemungkinan Presiden Joko Widodo akan menambah enam wakil menteri (Wamen) lagi di Kabinet Indonesia Maju.