Akrab Lagi dengan PDIP, NasDem Tetap akan Safari Politik
safari politik tidak ada hubungannya dengan spekulasi hubungan NasDem dengan dengan Presiden Jokowi dan partai koalisi pemerintah
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi NasDem di DPR Saan Mustopa mengatakan partainya akan tetap menggelar safari politik ke partai lain, usai gelaran kongres di JI Expo, Kemayoran, Jakarta 8-11 November 2019.
Sebelumnya NasDem menjadwalkan bertemu Partai Amanat Nasional (PAN) setelah menggelar kongres.
'Iya, NasDem akan safari politik ke partai-partai lain. Tidak hanya ke partai koalisi tapi juga partai di luar koalisi," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Baca: Diusulkan NasDem Maju Capres 2024, Surya Paloh Izin Dulu pada Jokowi, Presiden Malah Tepuk Tangan
Baca: Sempat Diisukan Merenggang, Surya Paloh Sebut Megawati Sahabat NasDem, Ketum PDIP Tampak Tersipu
Baca: Surya Paloh Sebut Masih Sayang Megawati di HUT Nasdem, Kirim Intelijen saat Tak Disalami Mbak Mega
Baca: Soal Keberadaan Tahi Lalat di Paha Belakang, Gisel Tantang Kru Bareng Boy Trans7, 'Kalau Mau, Ayo'
Dalam acara Kongres yang ditutup dengan acara peringatan HUT partai itu, Surya Paloh tampak akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.
Sebelumnya hubungan Paloh dengan Megawati dikabarkan merenggang. Bahkan Paloh sempat disindir Jokowi, karena tampak akrab dengan Presiden PKS Sohibul Iman.
Menurut Saan, safari politik tidak ada hubungannya dengan spekulasi hubungan NasDem dengan dengan Presiden Jokowi dan partai koalisi pemerintah.
Safari politik merupakan komitmen Partai NasDem dalam membangun komunikasi politik dengan partai lain.
"Safari atau silaturahmi kebangsaan ini Nasdem lakukan dalam rangka memperkuat komitmen kebangsaan kita. Memperkuat komitmen kenegaraan dan persatuan untuk mencari titik temu dengan para pimpinan partai politik," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa safari politik bukan maksud untuk untuk mencari atau membentuk koalisi baru, melainkan untuk agenda kebangsaan.
"Kita sama-sama tidak akan memberi ruang kepada kelompok radikalisme, intoleran, dan terorisme. ini turunan dari pengakuan kita pada Pancasila kemudian komitmen kita pada demokrasi. Kita ingin menciptakan demokrasi yang berkualitas," pungkasnya.
