TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadlian Sejahtera (PKS) DPR RI secara tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja atau peserta mandiri kelas III.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Netty mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas III memberikan beban tambahan bagi masyarakat.

Menurutnya, kenaikan iuran tak sejalan dengan amanat undang-undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hidup sehat dan layak, serta negara menjamin akses pelayanan kesehatan.

Baca: Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan Ramai-ramai Minta Turun Kelas

"Dengan melihat fakta empiris, realita di lapangan hari ini masyarakat membutuhkan advokasi dari wakilnya yang duduk di DPR RI untuk mempertanyakan kenaikan premi yang hari ini mencekik masyarakat," kata Netty.

Netty mengatakan, defisit yang dialami BPJS Kesehatan tak bisa selesai dengan menaikkan iuran.

Menurut Netty, jumlah peserta kelas III tak sebanding dengan besarnya defisit BPJS Kesehatan.

"Tentu berkaca pada fakta empiris maka hari ini dengan tegas dan konsisten menyatakan penolakan kenaikan premi kelas III mandiri, kenapa? karena tanpa dinaikkan preminya, masyarakat kita menjerit tidak bisa bayar," kata Netty.

Baca: Viral Akibat Kritik BPJS, Ribka Tjiptaning Pernah Akui Soal Latar Belakang Keluarga PKI

Lebih lanjut, anggota Komisi IX DPR RI ini meminta pemerintah untuk mencari jalan keluar mengatasi defisit yang diperkirakan mencapai 32 triliun hingga akhir 2019.

Ia menilai, solusi mengatasi defisit BPJS Kesehatan dapat dimulai dari pembenahan sistem manajemen dan data kepesertaan.

"Fraksi PKS mendorong pemerintah pusat mencari cara-cara, jalan terobosan untuk menyelesaikan defisit ini. Tentu saja dengan menyelesaikan akar permasalahannya, yaitu data cleansing. manajemen, sistem klaim, sistem belanja," katanya.

Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan seiring telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca: Andi Gani Dukung Usulan Menkes Soal Subsidi Iuran BPJS

Pada perpres tersebut di pasal 29, iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 42.000 dari sebelumnya Rp 25.500. Penerapannya mulai berlaku 1 Agustus 2019.

Sedangkan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri mulai 1 Januari 2020 sesuai pasal 34 iuran kelas III meningkat Rp 42.000 dari Rp 25.500.

Kemudian untuk peserta kelas II akan naik menjadi Rp 110.000 dari besaran saat ini Rp 51.000, dan untuk kelas I akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini Rp 80.000.