Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengaku kerap kewalahan menghadapi gerakan generasi muda Papua belakangan ini.

Menurut Paulus, banyak kalangan milenial Papua kerap berfikir kritis dan sulit untuk diberikan pemahaman oleh tokoh senior Papua.

"Kaum muda Papua adalah mereka kaum milenial yang memiliki intelegensi, mereka yang punya pendidikan baik, punya konektivitas, menguasai teknologi. Karena kapasitas ini lah mereka agak sulit mau mendengar kita kelompok tua itu. Jadi kita mau bicara bagaimana pun ya kebanyakan mereka bantah," kata Paulus Waterpauw dalam acara diskusi yang bertajuk 'Merajut Papua Dalam Bingkai NKRI' di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca: Cerita Paulus Waterpauw Ungkap Perubahan Sikap Anak Muda Papua

Menurutnya mayoritas kalangan muda yang kerap mengkritik keras ialah aktivis-aktivis mahasiswa di Kampus. 

Untuk itu, Paulus mengusulkan pemerintah pusat untuk memasukkan sejumlah aktivis-aktivis kampus asal Papua bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Inilah yang sedang kami galang. Aktivis-aktivis itu sedang kita dekati agar mereka kita coba kanalisasi. Kita coba bicara dengan pemerintah di pusat bolehlah mereka diberikan ruang agar dikasih tempat bisa bekerja, ada penerimaan BUMN misalkan," ungkapnya.

Baca: Kapolda Papua Gandeng Aktivis Bujuk Mahasiswa Papua yang Masih Menolak Lanjutkan Studi

Untuk merealisasikan itu, ia menyatakan telah menghadap Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz.

Jumlah yang telah terdata sekitar 40 orang.

"Yang terdata di kami 40-an orang, yang lain belum. Mereka ini adalah mantan pengurus BEM. Saya pikir ini perlu atensi khusus, harus ada afirmatif khusus terhadap mereka. Tapi kalau diikutkan persyaratan formal saja maka mereka akan tetap tertinggal dan kecewa," katanya.

Perubahan sikap anak muda Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengeluhkan mulai adanya perbedaan sikap masyarakat Papua, khususnya anak muda, terhadap pejabat keturunan asli Papua.

Hal tersebut menyusul terjadinya kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu.

Paulus Waterpauw bercerita bagaimana perbedaan sikap yang diterima dirinya.

"Ada banyak hal yang kami rasakan, kalau kami dulu ketemu senior-senior, dari jauh sudah angkat tangan, kami mengatakan 'kakak'. Sekarang kalau ketemu, masing-masing sudah berpisah. Lihat dari jauh, 'siapa itu? Pak Waterpauw? Tidak penting itu' seperti itu (responsnya), nyata itu," kata Paulus Waterpau dalam acara diskusi bertajuk 'Merajut Papua Dalam Bingkai NKRI' di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca: NasDem: Moratorium Pemekaran Wilayah Harus Selektif

Ia pun menceritakan bagaimana kesulitan dirinya melakukan komunikasi dengan mahasiswa Papua saat
peristiwa rasisme yang terjadi di Asrama Papua di Surabaya berberapa waktu lalu.

"Kenyataannya, saya mengundang mereka ajak makan malam saja mereka menolak saya. 'oh gak penting pak Waterpauw hadir'. Saya ke Jogja diserang saya, ada apa kakak ke sini? Untuk apa? kalau ada perintah, mana surat perintahnya?" ceritanya.

Ia pun harus menjelaskan secara perlahan agar mahasiswa Papua saat itu bisa diajak berkomunikasi.

Baca: ‎Kapolda Papua Ungkap Motif Ekonomi Di Balik Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata Ganggu Freeport

"Saya bilang hanya ingin datang, mau tahu adik adik saja, kalau ada kesasar. Saya kasih nomor saya. Kata dia 'oh kakak kalau itu kami minta maaf, kakak tidak salah, kami juga tidak salah'. Itu persepsi yang muncul mereka lihat senior-senior Papua," katanya.

Bukan hanya itu, ia juga mengatakan, Bupati hingga Gubernur di wilayah Papua juga memiliki masalah yang serupa.

Bahkan, Gubernur Papua, Lukas Enembe yang terkenal sebagai tokoh Papua juga mengalami penolakan serupa.

Baca: Monev di Papua, KPK Dorong Pembenahan DTKS dan Penyelamatan Aset Rp21 Miliar

"Lukas Enembe itu sampai naik ke pagar asrama Papua. 'adik adik ini mama Enembe' mereka (malah) lempar pakai pasir. Bapak bupati juga setengah mati. Upaya yang telah difasilitasi, beasiswa, asrama, dianggap sepi saja tidak ada artinya," ungkapnya.

Dia pun meminta kalangan akademisi untuk meneliti perubahan sikap masyarakat Papua tersebut.

Ia khawatir sikap tersebut bila dibiarkan semakin lama akan menjadi masalah besar.

"Mohon diteliti dengan baik. Karena barang ini lambat dan cepat dia akan terus berjalan," katanya.

Ada ancaman jelang HUT OPM

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebutkan adanya ancaman menjelang perayaan hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019 mendatang. 

Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa ancaman yang akan dilakukan kelompok OPM.

"Ada (ancaman), mereka ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Papua Barat atau West Papua yang sudah mereka peringati sejak 1962 itu versi mereka," kata Paulus Waterpauw dalam acara diskusi di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca: Kapolda Papua Gandeng Aktivis Bujuk Mahasiswa Papua yang Masih Menolak Lanjutkan Studi

Meskipun ada ancaman, Kapolda Papua memastikan, aparat kepolisiantelah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Caranya dengan membangun kedekatan lewat komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh Papua.

"Upaya yang kita lakukan juga yang kita sudah menyiapkan berbagai cara-cara bertindak untuk mengantisipasi itu semua. Sembari kita pendekatan membangun komunikasi kemudian juga melakukan cipta kondisi," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan sejumlah acara dan aktivitas di Papua jelang HUT OPM awal Desember 2019.

Baca: Monev di Papua, KPK Dorong Pembenahan DTKS dan Penyelamatan Aset Rp21 Miliar

Khususnya bagi kalangan anak muda Papua.

"Jadi anak-anak muda kita buat agenda berbagai aktivitas, event-event olahraga, kesenian dan arahan-arahan ceramah yang itu kita lakukan," katanya.

Sebagai informasi, Tentara Pembebasa Nasional Organisai Papua Merdeka (TPN-OPM) akan berulang tahun pada 1 Desember 2019 nanti.

Baca: Soal Keberadaan Tahi Lalat di Paha Belakang, Gisel Tantang Kru Bareng Boy Trans7, 'Kalau Mau, Ayo'

Panglima TPN-OPM Goliah Tabuni bahkan telah mulai berani pamer foto anggotanya lengkap dengan senjata dan bendera bintang kejora.

Foto itu diunggahnya di akun sosial media Twitter pribadinya @goliathrabuni pada Sabtu (9/11/2019).

Berlatar pegunungan Papua yang amat luas, Goliath Tabuni justru memperlihatkan titik lokasi foto diambil.

Baca: Jelang HUT OPM 1 Desember 2019, Mabes Polri Sebut Tidak Ada Pengamanan Khusus

"Kami siapkan anggota kami penjagaan 1 Desember 2019 memperingati hari besar bangsa #WestPapua. Jumlah kami terbatas namun alam dan Allah Mendukung kami membelah kebenaran kedaulatan kami di curi oleh kolonial Indonesia. @BennyWenda @VeronicaKoman @TPNPB," tulis akun @goliathtabuni seperti dikutip GridHot.ID.

Tahun 2018 lalu, bahkan perayaan HUT TPN-OPM diwarnai insiden berdarah, pembantaian pekerja PT Istaka Karya, yang membangun jalan trans Papua di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12/2018).

Baca: Dorong Pembentukan Polres Dan Kodim di Sejumlah Kabupaten, Wagub Papua Singgung Konflik Nduga

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat seorang pekerja mengambil foto tanpa mematikan flash, hal itu kemudian diketahui kelompok KKB.

Hal itulah yang membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.