Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Presiden Jokowi Arahkan 4 Poin Penting di Ratas Program Pendidikan dan Beasiswa

Jokowi menggelar Ratas di Kantor Presiden terkait program pendidikan dan beasiswa, ia menyampaikan 4 poin penting.

Presiden Jokowi Arahkan 4 Poin Penting di Ratas Program Pendidikan dan Beasiswa
Youtube Sekretariat Presiden
Screenshoot 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Selasa (12/11/2019).

Dalam membuka rapat terkait program pendidikan dan beasiswa, terdapat empat poin penting yang disampaikan Presiden. 

Pertama, adanya pembenahan sistem pendidikan di Indonesia guna merespon perubahan global.

"Saya beberapa kali telah menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan kita," ujar Jokowi dilansir dari kanal Youtube Sekertariat Presiden, Selasa (12/11/2019).

Dalam hal ini diperlukannya perbaikan sistem pendidikan yang bersifat fleksibel.

Baca Juga: Rapat Terbatas untuk Pertama Kali, Jokowi Ingatkan Ekonomi Global Akan Lebih Sulit

"Agar mampu merespon perubahan yang berjalan sangat cepatnya agar lebih fleksibel, lebih adaptif dengan perubahan dunia yang kita alami," imbuhnya.

Kedua, untuk dapat membenahi sistem pendidikan diperlukannya terobosan - terobosan yang cepat di sektor pendidikan.

Langkah terobosan ini adalah dengan cara memanfaatkan infrastruktur dan teknologi.

"Diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan manfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada," ujar Jokowi.

Mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan ratusan ribu sekolah yang ada.

Terobosan ini nantinya diharapkan dapat menjangkau seluruh sekolah yang ada di Indonesia.

Sehingga terjadi pemerataan akses dan pemerataan kualitas pendidikan hingga pelosok Negeri.

"Perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau rentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisa kita laksanakan karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada, yang kita miliki " kata Presiden.

Ketiga, Jokowi berbicara terkait percepatan rehabilitasi bangunan sekolah terutama yang berada di daerah-daerah terpencil Indonesia.

Baca Juga: Bahas Kenaikan Iuran BPJS dalam Rapat Terbatas, Jokowi Berharap Tak Ada Gejolak Di Masyarakat

Presiden sangat menghimbau agar pemerintah pusat dan daerah segera memperbaiki bangunan - bangunan gedung sekolah baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah.

"Yang berkaitan dengan infrastruktur pendidikan, rehabilitasi gedung-gedung sekolah baik sekolah dasar sekolah menengah yang rusak," ujar Jokowi.

Karena ini sangat membahayakan keselamatan murid beserta guru-guru yang berada di bangunan sekolah tersebut.

Jangan sampai terulang kembali kejadian sekolah ambruk seperti kemarin yang terjadi di Pasuruan, Jawa Timur.

Meski ini merupakan ranah dari pemerintah daerah, namun Jokowi tetap menekankan agar segera ada percepatan untuk perbaikan gedung-gedung sekolah.

"Walaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan," ucapnya.

Keempat, adalah adanya peningkatan dalam pelayanan pendidikan.

Terutama terkait dengan urusan beasiswa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Instagram/jokowi)

Jokowi meminta adanya pengawalan yang baik dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar.

Tak hanya Kartu Indonesia Pintar, Kepala Negara juga meminta program beasiswa lainnya juga dikawal dengan serius.

"Saya minta implementasi penyaluran kartu indonesia pintar kemudian KIP kuliah dan program-program beasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul tepat sasaran," ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan untuk tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa sekolah karena terganjal masalah biaya.

"Jangan sampai ada yang putus sekolah gara-gara biaya pendidikan," tegasnya.

Dalam Ratas tersebut, dihadiri Menteri - Menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Tak terkecuali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim.(*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)

Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas