TRIBUNNEWS.COM - M. Qodari selaku pengamat politik memberikan 3 (tiga) alasan terkait Anies Baswedan yang hingga kini tak putus dirundung tuduhan.

Belakangan, warga DKI Jakarta dihebohkan dengan temuan anggaran janggal dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Satu di antaranya adanya temuan anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar.

Anggaran janggal ini diungkapkan pertama kali oleh William Aditya, kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini duduk di kursi DPRD DKI Jakarta.

M. Qodari berpendapat, menurutnya ada 3 (tiga) hal utama mengapa Gubernur DKI Jakarta tersebut selalu menjadi trending atas tuduhan-tuduhan miring yang menyelimuti setiap langkahnya.

Alasan tersebut yaitu, pertama gubernur adalah pejabat publik, kedua DKI jakarta adalah provinsi yang spesial, sehingga ekspektasinya sangat tinggi baik dari masyarakat atau media, ketiga karena provinsinya sudah spesial maka gubernurnya super spesial.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club TVOne pada Selasa (12/11/2019).

"Kalau nggak mau dituduh, dan menjadi tertuduh, dan dirundung tuduhan, jangan jadi gubernur," celetuknya.

Ia mengatakan, dirinya sebagai surveyer pun juga kerap kali mendapat tuduhan, apalagi seorang gubernur.

Dirinya mencontohkan salah satu kasus tuduhan yang mengenainya beberapa waktu lalu.

"Kalau mengeluarkan survey, pilpres misalnya, atau pilgub sering dituduh tidak objektif dan berpihak kepada kelompok atau orang tertentu," tuturnya Qodari.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa yang suka menuduh adalah kawan-kawan dari media.

"Yang suka menuduh juga terus terang teman-teman media. Tapi begitu kita tidak rilis survey, temen-temen media nanya, 'Mas surveynya mana?' " sontak pernyataannya membuat isi studio TVOne tersebut tertawa.

Qodari berkali-kali menegaskan yang ditunjukkan kepada Anies baswedan, bila Anies tidak ingin dituduh maka jangan menjadi gubernur.