Soal Ahok Masuk BUMN, Dikabarkan jadi Pejabat Sektor Energi, Istana Sebut Harus Keluar dari PDI-P
Soal Ahok masuk BUMN, dikabarkan akan jadi pejabat di sektor energi. Istana sebut Ahok harus keluar dari PDI-P.
Penulis: Miftah Salis
Editor: Sri Juliati
Sebelumnya, Luhut juga memuji kinerja yang dimiliki Ahok.
Menurut Luhut, Ahok adalah sosok yang memiliki kinerja baik.
"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019), kembali dikutip dari Kompas.com.
Sementara itu, mengenai kabar masuknya Ahok ke BUMN, pihak istana juga turut memberi tanggapan.
Masih mengutip dari Kompas.com, Istana menyebut, Ahok harus keluar dari partai politik apabila masuk ke BUMN.
Untuk diketahui, Ahok merupakan politisi PDI-P.
Dijelaskan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman, terdapat pakta integritas saat menjabat di instansi BUMN.
Satu di antaranya yakni tak boleh ikut kegiatan politik.
"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Soal status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, hal itu dinilai tak menjadi halangan.
Fadjroel menyebut, yang terpenting adalah Ahok tak pernah terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
Kabar soal Ahok menjadi pejabat BUMN juga ramai diperbincangkan pengguna Twitter.
Bahkan cuitan soal BUMN menjadi trending nomor 2 dengan jumlah cuitan mencapai 13,8 ribu.
Banyak yang menyambut baik kabar Ahok menjadi pejabat BUMN.
(Tribunnews.com/Miftah, Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim, Ihsanuddin, Kristian Erdianto)