"Akan diparipurnakan pada saat APBDnya dari gubernur ke DPRD DKI, dan itu masih ada kesempatan untuk dibahas lagi di masing - masing komisi dan badan anggaran," tuturnya.

Terkait konteks lem aibon, Taufiqurrahman menerangkan di Dinas Pendidikan sebenarnya ada Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang memiliki sistem input berbeda dengan sistem input e-budgeting.

Baca :  Soal Anggaran Lem Aibon, Wali Kota Jakarta Barat Saya Tidak Punya Otonomi di Situ

"Kalau kita kaitkan dengan konteks lem aibon, jadi begini tadi belum disinggung bahwa di sekolah - sekolah itu, di Dinas Pendidikan dia itu ada RKAS. Sistem penginputan di sekolah ini agak berbeda dengan sistem e - budgeting," terangnya.

Perbedaan sistem input tersebut menurut Taufiqurrahman membutuhkan waktu dan penyesuaian untuk sinkronisasi dari sistem RKAS ke sistem e - budgeting.

Dikenal sebagai sistem dummy.

Dikutp dari wartakotalive.com sebelumnya, dummy adalah komponen yang dimasukkan ke dalam sistem e - budgeting karena keterbatasn waktu.

“Barangkali keterbatasan waktu dan juga memang belum sampai waktunya (untuk mengisi anggaran komponen),” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra.

Baca : Isu Pemulangan Rizieq Shihab, Dirjen Imigrasi: Kami Mengikuti Kabar Habib Rizieq Lewat Media

Taufiqurrahman menambahkan ditemui pula sistem dummy di 2017.

"Saya bawa datanya. Teman - teman semua bisa lihat di apbdjakarta.co.id, mulai dari finalisasi RKPBD, kemudian finalisasi KUA - PPAS. Kemudian revisi KUA-PPAS, kemudian pembahasan KUA-PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu angkanya masih sama," katanya.

Data tersebut di antaranya penghapus papan tulis yang sekira 600.1813 penghapus dalam hitungan anggaran satu bulan.

"Yaitu ada penghapus papan tulis sebanyak 600.1813 penghapus. Dikali 12. Selama satu tahun berarti Pemda DKI bakal beli 7,2 juta penghapus. Masuk akal nggak? Mau di taruh dimana itu penghapus?," tuturnya.

Baca :  Seorang Kontraktor jadi Korban Penembakan Oknum PNS di Majalengka Gara-gara Tagih Utang Proyek

Anggaran tidak masuk akal tersebut rupanya dapat diubah ketika akan disepakati menjadi APBD.

"Tapi ketika ini sudah menjadi RAPBD rancangan resmi APBD yang akan dibahas bersama dengan DPRD ini berubah, karena ini rancangan biaya operasional pendidikan" jelasnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)