TRIBUNNEWS.COM - Link sscasn.bkn.go.id sempat sulit diakses dalam Pendaftaran CPNS 2019. 

Pendaftaran CPNS 2019 resmi dibuka pada Senin (11/11/2019) pukul 23.11 WIB via link sscasn.bkn.go.id yang dulu sscn.bkn.go.id.

Namun, saat resmi dibuka warganet mengeluhkan sulitnya mengakses laman sscn.bkn.go.id dan sscasn.bkn.go.id dalam Pendaftaran CPNS 2019 pada Penerimaan CPNS 2019.

Dilansir dari Kompas.com, adanya hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menilai, situs penerimaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) sempat sulit diakses lantaran jumlah pelamar membeludak.

Baca: Kementerian Kelautan dan Perikanan Rilis Formasi CPNS 2019, Total Ada 399 Formasi, Cek di Sini

Baca: CPNS 2019: Kemensos Buka 117 Formasi, Simak Tahapan Seleksi dan Penempatan Unit Kerjanya

Baca: CPNS 2019 - 5 Instansi dan 10 Formasi Paling Diminati setelah Dibukanya Pendaftaran

"Jadi secara prinsip baru satu hari minatnya luar biasa," ujar Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

"Hanya memang teman-teman baru melihat-lihat, memilih mana karena enggak boleh dua. Saya kira enggak ada masalah," tuturnya.

Tjahjo pun menjamin seleksi CPNS kali ini tetap berjalan dengan baik meskipun passing grade nilainya diturunkan.

Sebab, jika tidak diturunkan, nanti banyak pelamar yang berpotensi tidak diterima dan berakibat pada kurangnya jumlah pegawai di instansi pemerintahan

Tjahjo menambahkan, passing grade nilai tes layak diturunkan karena target sebelumnya terlalu tinggi.

Meski passing grade diturunkan, Tjahjo mengatakan, pemerintah meningkatkan ketajaman seleksi di bidang ideologi.

"Karena ada soal radikalisme masuk. Jadi isu-isu kebangsaan. Kalau tidak (diturunkan passing grade), kemarin tuh sampai ada beberapa kabupaten atau kota enggak ada yang lulus," ujar Tjahjo.

"Kan kasihan juga kami butuh pegawai, tapi dari hasil tes itu soalnya ketinggian. Makanya kemudian diubah, soal wawasan kebangsaan, Pancasila, ancaman secara umum tentang radikalisme," tutur politisi PDI-P itu.

(Rakhmat Nur Hakim/Kompas.com)