Catatan Penting DPR Terhadap Rencana Sertifikat Layak Kawin
Ace Hasan Syadzily mendukung rencana pemberlakuan sertifikat layak kawin di seluruh wilayah Indonesia mulai 2020 mendatang.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pimpinan Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung rencana pemberlakuan sertifikat siap kawin di seluruh wilayah Indonesia mulai 2020 mendatang.
Seperti diketahui baru ada sejumlah wilayah di Indonesia yang mewajibkan calon pasangan suami dan istri memiliki sertifikat layak kawin sebelum menikah seperti Jakarta.
"Tentang kesiapan seseorang untuk menikah dari segi psikologis, usia dan kesehatan reproduksi tentu harus kita dukung agar jangan sampai ada pernikahan anak yang dilarang menurut ketentuan UU," ujar Ketua DPP Golkar ini saat ditemui Tribunnews.com di ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Baca: Muhadjir Beberkan Alasan Pemerintah Wacanakan Sertifikat Siap Nikah, Berikut Teknis Mendapatkannya
Namun dia memberikan cacatan, agar sertifikasi pernikahan ini dikaji secara matang baik dari segi prosedur maupun substansi, sebelum mulai diterapkan 2020.
Dari segi prosedur kata dia, juga harus dikoordinasikan antara pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan ini.
"Jangan sampai ini memberatkan warga untuk melaksanakan pernikahan, terutama dari segi biaya. Juga jangan sampai prosedurnya berbelit-belit," tegasnya.
Menko PMK: Sertifikat Layak Kawin di Seluruh Indonesia Mulai 2020
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merencanakan pemberlakuan sertifikat layak kawin di seluruh wilayah Indonesia mulai 2020 mendatang.
Seperti diketahui baru ada sejumlah wilayah di Indonesia yang mewajibkan calon pasangan suami dan istri memiliki sertifikat layak kawin sebelum menikah seperti Jakarta.
Salah satu alasan Muhadjir adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan anak khususnya mencegah stunting atau kekurangan gizi.
Baca: DPR Minta Menteri Agama Tak Buru-buru Kaitkan Pakaian dengan Pemahaman Radikal
“Karena sebetulnya untuk mereka yang akan menikah harus memperhatikan kesehatan reproduksi, dari situ informasi kesehatan anak-anak perlu diberikan seperti mencegah stunting dari generasi penerus bangsa. Kalau bisa tahun 2020 besok,” ujar Muhadjir setelah menjadi pembicara dalam rakornas pemerintah pusat dan Forkopimda di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
