TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Sidang kabinet paripurna ini membahas soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (14/11/2019). Dalam pidatonya, Presiden memberikan lima arahan kepada jajarannya terkait RPJMN.

Pertama, Presiden ingin RPJMN tidak menjadi dokumen formalitas semata, tetapi menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju.

"Saya ingin RPJMN bukan menjadi dokumen formalitas, karena saya melihat ini ring hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi betul-betul menjadi panduan," ujarnya.

Baca: Serahkan DIPA 2020 di Istana Negara, Jokowi: Segera Belanja, Ini Perintah

Jokowi mengatakan apa yang termuat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita.

"Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini," ujar Presiden.

Presiden memberi contoh, target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik disertai dengan bagaimana strategi untuk mencapainya.

Demikian juga dengan penurunan kemiskinan, Presiden ingin agar angkanya jelas dan harus ditempuh dalam kurun waktu yang jelas pula.

"Outcome-nya, dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama," tambahnya.

Baca: Ahok Akan Ditunjuk Jadi Bos di Perusahaan BUMN, Ini Tanggapan Jokowi

Kedua, Jokowi ingin dokumen RPJMN memuat peta jalan dan bagaimana mencapai target-target tersebut.

"Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis, bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif," lanjutnya.