TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok diisukan akan bergabung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu santer dikabarkan akan menduduki posisi yang strategis seperti komisaris atau direksi.

Baca: Sebelum Diisukan jadi Bos BUMN, Ahok Sempat Raih Penghargaan dan Bilang Karir Politiknya Telah Usai

Baca: Ahok Jadi Calon Petinggi BUMN, Jokowi: Kinerja Terbukti Baik

Kabar Ahok gabung BUMN menyebar setelah eks Bupati Belitung Timur ini mendatangi Kementerian BUMN dan bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Banyak tokoh yang mendukung atau menolak Ahok gabung BUMN.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Andre Rosiade ikut menanggapi masuknya Ahok dalam BUMN.

Andre mengatakan, hal tersebut merupakan hak pemerintah dan Menteri BUMN untuk mengangkat siapapun untuk menjadi pimpinan BUMN.

"Jadi gini prinsip dasarnya, ini kan haknya pemerintah ya, haknya menteri BUMN mau ngangkat siapa pun menjadi pimpinan BUMN, komisaris, maupun direksi."

"Kami menghormati," ujarnya kepada Tribunnews.com.

Andre mengingatkan dua hal pokok yang menjadi catatan jika Ahok masuk dalam jajaran BUMN.

"Tapi saya sebagai komisi IV DPR RI boleh dong mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengangkat seseorang untuk pengurus BUMN," katanya.

Andre mengingatkan, ada dua kasus yang diduga melibatkan oleh Ahok saat suami Puput Nastiti Devi itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kita tahu Pak Ahok waktu menjadi Gubernur DKI ada beberapa kasus yang memang patut diduga beliau terlibat."

"Kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng. Untuk itu, kami mengusulkan kepada menteri BUMN berkonsultasi-lah kepada KPK," jawabnya.

Andre juga mengingatkan mengenai gaya kepemimpinan Ahok yang dulu harus bisa diubah.