TRIBUNNEWS.COM - Proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda hampir selesai.

Rampungnya pembangunan tol ini diharapkan mampu mendasari pembangunan wilayah Ibu Kota baru.

Melansir Kompas.com, hingga 8 November 2019, pembebasan lahan menyentuh angka 99,54 persen.

Sementara itu pengerjaan konstruksi telah mencapai 97,56 persen.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengungkapkan pembangunan tol ini sebagai bentuk dukungan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

Nantinya, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara direncanakan menjadi ibu kota Indonesia.

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Marga, menjadi pengelola jalan tol ini.

PT JBS berupaya melakukan percepatan guna mencapai target yang telah ditentukan.

Dirut PT JBS SHT Saragi mengungkapkan jalan tol ini akan siap digunakan pada masa libur Natal 2019 dan tahun baru 2020 mendatang.

“Kami optimistis Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dapat beroperasi fungsional pada libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020," ujar Direktur Utama PT JBS STH Saragi dalam keterangan tertulis Jumat (15/11/2019).

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,35 kiloneter.

Sementara itu jalan tol ini terdiri atas 5 seksi, yaitu :

1. Seksi I ruas Balikpapan (Km 13)-Samboja (22,025 Km)
2. Seksi II ruas Samboja-Muara Jawa (30,975 Km)
3. Seksi III ruas Muara Jawa-Palaran (17,300 Km)
4. Seksi IV Palaran-Samarinda (17,550 Km)
5. Seksi V Balikpapan (Km 13)-Sepinggan (11,500 Km)

Pembangunan Seksi I dan V didanai oleh pemerintah.

Namun pelaksanaan pembangunannya diserahkan kepada PT JBS.

Sementara Seksi II, III, dan IV pembangunannya dibiayai sekaligus dilaksanakan oleh PT JBS.

Direncanakan, jalan tol ini juga akan terhubung langsung dengan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, 11 Km dari Balikpapan.

Dengan adanya jalan tol, memangkas perjalanan Balikpapan - Samarinda yang sebelumnya mencapai 3-4 jam, menjadi hanya 1 jam.

DKI Jakarta setelah Ibu Kota Pindah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pemerintah pusat harus menyediakan status baru untuk DKI Jakarta pasca pemindahan ibu kota.

"Harus dipastikan bahwa untuk peran perekonomian di Jakarta terfasilitasi di peraturannya yang baru. Karena Jakarta akan ditempatkan sebagai pusat perekonomian," ujar Anies saat dijumpai di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019), dilansir melalui Kompas.com.

Anies hadir di Kantor Bappenas untuk menghadiri rapat membahas pemindahan ibu kota.

Anies mengaku tidak memberikan usulan apa pun terkait rencana pemindahan ibu kota di rapat tersebut.

Ia mengapresiasi rencana pemindahan ibu kota itu.

Pihaknya hanya memastikan program pembangunan pemerintah pusat di Jakarta tetap terlaksana sesuai jadwal.

"Tidak ada usulan khusus. Kami mengapresiasi saja bahwa Bapak Presiden, pemerintah pusat itu terus akan melaksanakan rencana pembangunan yang sudah disepakati untuk di Jakarta," lanjut dia.

Mulai Dibangun

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tahun 2020 konstruksi pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dimulai.

Melansir Kompas.com, hal itu juga disampaikan Luhut seusai rapat pemindahan ibu kota negara.

"Kami berharap tahun depan (konstruksi ibu kota negara baru) sudah mulai. Akhir tahun depan atau awal 2021," kata Luhut.

Rapat tersebut disepakati perencanaan matang harus selesai dalam satu tahun.

Sementara itu pembangunan ibu kota negara baru cukup dilaksanakan selama tiga tahun.

"Kami sepakat perencanaan harus selesai setahun semua dengan matang sehingga pembangunan tiga tahun itu kan cukup," ungkapnya.

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto) (Kompas.com/Hilda B Alexander/Deti Mega Purnamasari)