Denis Destryawan/Mohamad Yusuf

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Belum sebulan Abdul Halim Iskandar menjabat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), muncul informasi mengenai desa siluman atau desa fiktif yang menerima dana desa.

Baca: Soal Desa Fiktif, Pengamat: Menkeu dan Mendes Jangan Buat Gaduh di Ruang Publik

Namun isu tersebut tak membuat Halim Iskandar stres dan bingung. Kakak kandung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar itu bahkan mengaku kasus desa siluman justru membuatnya lebih cepat memahami persoalan di Kemendestrans.

Baca: Mendes Abdul Halim Iskandar: Ada Desa Penduduknya Sudah Tidak Ada

"Dalam perspektif Kementerian Desa, tidak ada desa fiktif (desa siluman). Desa-desa itu menggunakan dana desa secara akuntabel. Semua ada bukti pertanggungjawabannya," ujar  Abdul Halim Iskandar saat wawancara eksklusif dengan Tim Tribun Network yang dipimpin Newspaper Director Tribun Network, Febby Mahendra Putra.

Berikut petikan wawancara dengan Halim Iskandar di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/11) malam.

Begitu diminta membantu Presiden Jokowi terkait urusan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, apa yang terbesit di benak Anda?
Yang terlintas dalam benak saya, pertama, alhamdulillah dapat lahan ibadah yang baru. Mengapa? Karena permasalahan desa pasti banyak terkait dengan kemiskinan. Ada kecenderungan orang fakir itu kufur.

Baca: Mendes Bantah Desa Fiktif, Istana: Biarkan Pak Mendagri Bekerja

Orang fakir itu kalau tidak bisa me‑manage diri, dia cenderung kufur. Kalau kemudian kita bangun desa, dan bisa mengentaskan kemiskinan, seberapapun, berarti mengurangi kekufuran. Itu sisi spiritualnya. Selama ini setiap mendapat amanah selalu saya kaitkan dengan sisi spiritual.

Kedua, masalah desa merupakan pekerjaan saya sejak lama. Jadi saya sejak 1999, ketika saya menjadi Ketua DPRD Jombang (Jawa Timur) saya senang banget kunjungan ke desa‑desa, sampai harus naik motor, naik gunung, dan seterusnya.

Baca: Mendes Abdul Prediksi Ada 15 Desa Tak Berpenghuni, Tapi Bukan Desa Siluman

Bahkan, nginep dari satu desa ke desa lain. Itu ada satu kebahagiaan tersendiri. Ada keguyuban, atau mungkin karena memang saya orang desa.Ketiga, sejak di Jombang saya sudah banyak bicara tentang hakekat otonomi.

Baca: Bahas Optimalisasi Dana Desa, Mendes PDTT Kunjungi Menteri Tito di Kemendagri

Waktu itu saya bilang ke teman‑teman eksekutif dan legislatif, kalau kita mau membangun Jombang, kuncinya hanya satu, dimulai dari desa.Saya selalu bilang, hakekat otonomi daerah itu di desa. Sekarang saya diberi kesempatan oleh Pak Jokowi untuk menangani lahan lebih luas, tidak hanya sebatas Jombang dan Jawa Timur.

Apakah benar Jokowi menyampaikan pesan pertama kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu jangan korupsi?
Benar. Setelah perkenalan para menteri Pak Presiden memberi perintah jangan korupsi. Ibu saya menyaksikan di layar kaca yang menyiarkan perintah Presiden itu.

Waktu saya pulang setelah pelantikan, ibu saya memberi penguatan pada perintah Presiden itu. Ibu saya bilang, ingat itu pesan Pak Presiden, ojo (jangan) korupsi. Saya jawab, insyaallah Allah mboten (tidak) korupsi..

Apakah sudah diberitahu sebelumnya oleh adik Anda, Muhaimin Iskandar, bakal diajukan sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju?

Tidak! Saya baru tahu bakal diminta Pak Jokowi mengurus desa dan transmigrasi ketika dipanggil ke Istana (22 Oktober 2019), saya diajak ngobrol tentang pembangunan dan Indonesia masa depan.
Pak Jokowi bilang, beliau tahu saya orang desa, wong ndeso.

Anda sebelumnya berkpirah di tingkat kabupaten dan provinsi, sedangkan saat ini di tingkat nasional. Apakah ada perasaan grogi?
Setiap memasuki kawasan baru, atau mandat baru, pasti selalu ada yang namanya kebebanan. Semisal ketika pada 1999 saya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Jombang, saat itu saya sama sekali tidak tahu soal pemerintahan.

Nama Sekretaris Daerah Jombang saja tidak tahu. Camat saja tidak kenal. Pada awalnya saya memang agak gagap, tapi setelah satu bulan mendalami aturan main, saya merasa bisa.

Begitu pula ketika saya menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim. Dalam lima tahun terakhir saya menjadi Ketua DPRD Jatim, sehingga sudah sering berhubungan dengan urusan-urusan nasional, termasuk kerjasama lintas provinsi.

Baca: Menteri Desa Ngeyel Sampaikan Salam Lima Agama di Rakornas Forkopimda

Jadi boleh dibilang saya tidak terlalu awam terkait persoalan nasional. Dalam konteks ini saya merasa lebih percaya diri dibanding ketika saya jadi Ketua DPRD Jombang. Saya belajar lebih cepat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setelah muncul informasi mengenai desa siluman. Saya langsung memahami anatominya.