TRIBUNNEWS.COM -  Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy akan menggandeng empat kementerian untuk menjalankan program sertifikasi perkawinan.

Empat kementerian yang akan tergabung untuk menjalankan program sertifikasi perkawinan adalah Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Nantinya dalam program sertifikasi perkawinan tersebut akan diberikan pemahaman mengenai keagamaan, kemudian masalah ekonomi keluarga.

Pemahaman mengenai masalah kesehatan juga akan diberikan dalam program sertifikasi perkawinan, terutama kesehatan reproduksi.

"Tentang masalah pemahaman keagamaan tentu saja, kemudian juga masalah kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, kemudian masalah ekonomi keluarga," jelas Muhadjir Effendy saat wawancara di kanal YouTube Official iNews, pada Jumat (15/11/2019).

"Yang harus terlibat itu adalah Kementerian Agama, kemudian Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, bahkan saya sudah diberi tahu staf khusus Kemenpora. Kemenpora juga bisa terlibat di situ," imbuhnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin menuturkan pemberian pelatihan kepada calon pengantin bertujuan agar nantinya siap secara mental dan fisik.

Selain itu, tujuan diadakannya program sertifikasi perkawinan ini untuk mencegah stunting.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita dikarenakan kekurangan gizi kronis.

Serta memberikan pemahaman bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang baik.

"Memberikan pelatihan pada pra nikah. Karena supaya ketika dia nikah itu, dia sudah siap mental, fisik, terutama dalam menghadapi kemungkinan pencegahan stunting," terang Maruf Amin.

"Stunting itukan sejak hamil, itu harus diatasi sejak hamil. Nah maka sosialisasinya itu harus sebelum hamil."

"Kemudian juga bagaimana membangun rumah tangga yang sejahtera."

Teknis rinci perencanaan dan pelaksanaan program, masih dalam pembahasan.