"Saya kira untuk menjadi pengurus di BUMN apakah menjadi direksi atau komisaris, apalagi sebesar Pertamina atau PLN, saya kira yang diperlukan itu leadership (kepemimpinan), karena sistemnya sudah berjalan kok," ungkapnya.

Ia beralasan sosok pemimpin tersebut diperlukan untuk mengatasi permasalahan perusahaan yang pasti terjadi.

"Ada banyak efisiensi di dalam, ada banyak kebocoran sana-sini, mau kita akui atau tidak tapi faktanya," ujarnya.

Deddy menilai, Ahok bisa memimpin perusahaan BUMN, setelah melihat kinerjanya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Saya kira dia cukup kuat ya, seperti kita lihat bagaimana dia menjadi Gubernur," katanya.

Ia menambahkan, dalam perusahaan PLN atau pertamina pasti ada bagian dari direksi yang terkena kasus korupsi.

Namun, bukan berarti tugas Ahok nanti sebagai pemberantas korupsi di dalamnya.

"PLN misalnya, berapa direksinya, direktur utamanya masuk KPK misalnya, kemarin juga pertamina. Tapi saya tidak mengatakan tugas Ahok nanti sebagai pemberantas korupsi," ujarnya.

Deddy melihat bahwa pemerintah telah melihat kepemimpinan Ahok dalam bekerja yang dinilainya kuat.

"Saya melihat kemungkinan pemerintah melihat leadership (kepemimpinan) dia, passion dia itu cukup kuat," jelasnya.

Sementara itu, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif juga merasa setuju jika Ahok memimpin perusahaan BUMN.

Ditanya pendapatnya terkait Ahok yang pernah mendekam dalam penjara karena kasus penistaan agama, Buya tidak mempermasalahkan status Ahok sebagai mantan narapidana itu.

Menurutnya, setelah keluar dari Penjara, Ahok bisa mengambil pelajaran dan bisa menjaga setiap perkataannya.

"Selama di penjara, dia akan banyak belajar lah, banyak belajar ya, bagaimana cara menjaga lidah," jelasnya di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat (15/11/2019), melihat tayangan YouTube KOMPASTV, Minggu (17/11/2019).

Buya Syafii Maarif menilai Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN.

"Kan belum pasti, saya rasa oke, kenapa tidak?" ungkapnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)