Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Fahri Hamzah: Masukkan Ahok ke Tempat yang Paling Banyak Dituduh Korupsi
Rencana mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok untuk masuk ke BUMN didukung oleh mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Penulis: Daryono
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Fahri Hamzah: Masukkan Ahok ke Tempat yang Paling Banyak Dituduh Korupsi
TRIBUNNEWS.COM - Rencana mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok untuk masuk ke BUMN didukung oleh mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah yang selama ini dikenal berseberangan dengan Ahok mendukung Ahok jadi bos BUMN sepanjang prosesnya tak menyalahi peraturan perundang-undangan.
Politikus Partai Gelora itu meminta Pemerintah menjelaskan dan memastikan pengangkatan Ahok nantinya tak melanggar undang-undang.
"Kalau itu dia (pemerintah,-Red) bikin clear, belalah sudara Basuki dengan terbuka. Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong. Semua orang di Republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Gak boleh orang selama-lamanya kita siksa," kata Fahri sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari tayangan Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019) malam.
Menurut Fahri, Presiden dan Menteri BUMN harus berani membela Ahok sepanjang penangkatannya sesuai dengan peraturan.
Presiden harus siap dengan resiko politik yang bakal diterima.
"Resiko politiknya akan diterima oleh Presiden, resiko politiknya akan diterima oleh menteri BUMN. Tidak populer. Dikritik orang. Itu memang resiko hari hari politisi," ujar Fahri.
Fahri mengakui BUMN membutuhkan sosok Ahok.
"Kalau soal talenta, saya mengatakan BUMN itu memerlukan saudara Ahok," kata politikus Partai Gelora ini.
Ahok diperlukan, lanjut Fahri, karena BUMN membutuhkan sosok yang tegas dan keras.
"Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras, orang tegas," ujar dia.
Ditanya soal kemungkinan masuknya Ahok di BUMN bakal membuka borok-borok korupsi di BUMN, Fahri mendukung hal itu terjadi.
Fahri menyarankan agar Ahok dimasukkan ke BUMN yang selama ini dianggap paling korup.