Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus First Travel

Respons Mahfud MD Soal Putusan Aset First Travel Dirampas Negara

Menko Polhukam Mahfud MD enggan berkomentar terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan aset First Travel dirampas oleh negara.

Respons Mahfud MD Soal Putusan Aset First Travel Dirampas Negara
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Menteri Kordinator Politik Bidang Hukum dan HAM, Mahfud MD 

Somasi kejaksaan hingga Kemenkeu

Pengacara korban First Travel, Luthfi Yazid, menegaskan pihaknya mengirimkan somasi kepada tiga lembaga tinggi negara terkait aset korban First Travel yang dikembalikan ke negara. Adapun somasi tersebut dikirimkan hari ini, Sabtu (16/11/2019).

Adapun tiga lembaga yang akan dilayangkan somasi, Lutfi mengatakan, yakni Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan yang membawahi Dirjen Kekayaan Negara.

"Alasan kami melayangkan somasi, karena pernyataan Kejari itu juga yang dia bilang bahwa mohon diikhlaskan karena ini untuk negara, harta diambil negara tidak apa-apa," kata Luthfi saat dihubungi, Sabtu (16/11/2019).

Baca: Awal Berdirinya Biro Umrah First Travel, Lakukan Penipuan Hingga Pemilik Divonis 20 Tahun Penjara

Luthfi heran dengan pernyataan tersebut dan bertanya hal yang sebaliknya

"Saya akan balik tanya juga, kalau hartanya Pak Kepala Kajari diminta untuk negara boleh enggak," lanjutnya.

Sebagai kuasa hukum atas puluhan ribu korban First Travel, Luthfi meminta jika memang lelang aset First Travel dilakukan, pemerintah harus memberangkat para calon jemaah ke tanah suci.

"Ini kan bukan uang korupsi. Ini uang jemaah, uang perorangan, kok diambil negara? Pertanyaan jadi panjang tuh, memang negara susah banget sampai mengambil uang (para korban First Travel)?" kata Luthfi.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) lewat kasasi memvonis semua harta First Travel untuk diserahkan ke negara, bukan ke jemaah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pun sudah memulai tahapan lelang barang bukti First Travel tersebut.

Ada sejumlah aksesori seperti puluhan tas mewah untuk dilelang. Kejari mengungkap sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh.

"Sudah mulai ini kita lelang satu-satu. Kita sudah mulai penafsiran segala macam. Ini kan cuma-cuma fisiknya, tapi proses lelangnya nanti kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)," kata Kepala Kejari Depok Yudi Triadi kepada wartawan di Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Depok, Jumat (15/11).

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas